Pengembalian Pajak Bengkak, Purbaya Copot Dua Pejabat Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi yang dinilai tidak terkendali.

Ia menyebut keputusan itu diambil setelah melakukan investigasi terhadap sejumlah pejabat yang berkaitan dengan tingginya pencairan restitusi.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, karena keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang, boleh ngomong gini, bebas gua menteri kan. Saya investigasi 5 orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya nggak main-main," ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta pada Senin, 4 Mei 2026.

Purbaya juga menyoroti lemahnya pelaporan internal yang membuat dirinya sempat menerima informasi tidak akurat terkait besaran restitusi.

Menurutnya, pencairan restitusi dinyatakan jorjoran bila petugas pajak terkait mencairkan restitusi di atas nilai yang telah diproyeksikan.

Adapun nilai restitusi pajak tahun 2025 sendiri tercatat sebesar Rp361,15 triliun atau melonjak 35 persen dari tahun sebelumnya.

"Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi," ucapnya.

Sebagai langkah pengendalian, pemerintah menurunkan batas restitusi dipercepat dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. 

Kebijakan ini diambil setelah ditemukan kejanggalan, termasuk di sektor batu bara yang membuat negara harus menanggung beban hingga Rp25 triliun, sehingga sementara waktu penyaluran dibatasi.

"Ini ingin kendalikan saja supaya restitusinya keluarnya lebih rapih. Ini restitusi itu sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada yang nggak benar hitungannya," tandasnya.