Berita

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. (Foto: RMOL)

Politik

Ricuh di Kantor Gubernur NTB, Tiga Mahasiswa Dipukul Satpol PP

LAPORAN: HANS ABDULLAH*
SENIN, 04 MEI 2026 | 17:13 WIB

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, berlangsung ricuh. Tiga peserta aksi diduga mengalami kekerasan fisik hingga dibawa ke rumah sakit.

Aksi yang digelar oleh gabungan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) awalnya berjalan tertib.

“Total ada tiga orang yang dipukul. Ada yang wajahnya dipukul, ada yang dicekik, dan ada juga yang ditendang oleh anggota Satpol PP," ujar Koordinator Aksi, Erwin Setiawan, Senin 4 Mei 2026.


Erwin menjelaskan, awalnya penyampaian orasi mereka berjalan tertib. Namun suasana tiba tiba berubah setelah pihak dari Satpol PP menarik salah seorang peserta aksi untuk dipisahkan dari kerumunan. Spontan cara tersebut memicu kemarahan massa aksi.

"Ricuhnya saat salah satu teman kami ditarik oleh Pol PP untuk dipisah dari massa aksi, lalu dipukul. Kami berusaha menyelamatkan kawan kami, dan di situlah terjadi kericuhan,” ujar Erwin.

Erwin menyebut, ketiga rekannya tersebut mengalami luka lebam di bagian wajah dan leher akibat pemukulan dan pencekikan. Sedangan satu mahasiswa lainnya mengalami memar di bagian kaki akibat diinjak-injak oleh Satpol PP.

Akibatnya, ketiga mahasiswa dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis.

Pantauan di lapangan, aksi mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, di antaranya terkait kesejahteraan guru. 

Tepatnya, masih terdapat kesenjangan gaji antara guru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. bahkan terdapat guru yang hanya menerima bayaran sekitar Rp200 ribu.

Selain itu, massa aksi juga menuntut perhatian serius pemerintah terhadap maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun pesantren.

“Kami meminta pemerintah provinsi bersikap tegas terhadap persoalan ini. Tetapi aksi kami malah dilawan dengan kekerasan," demikian Erwin.

*Koordinator Nusa Tenggara Barat

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya