PAGI 1 Mei 2026, lapangan Monas menjelma seperti lautan yang tiba-tiba menemukan debur ombaknya sendiri. Langit Jakarta cerah, hanya sedikit awan menggantung seperti saksi yang enggan ikut campur.
Bendera serikat buruh berkibar, tidak sekadar kain, tapi seperti pernyataan: kami ada, kami bekerja, dan kami ingin didengar. Dan negara, pagi itu, seperti ingin terlihat hadir dengan wajah ramah.
Anda saksikan, di atas panggung, Prabowo Subianto berdiri dengan gaya khasnya. Suaranya menggelegar seperti ditahan di tenggorokan, tapi justru terdengar lebih berat. Ia mengumumkan kebijakan, membacakan janji, menyodorkan angka.
Pengemudi ojek online harus membawa pulang 92 persen, sisanya untuk aplikasi. Danantara masuk sebagai bagian pemegang saham. Kampung nelayan akan dibangun, perlindungan awak kapal diperkuat. Dan, ratusan ribu paket sembako dibagikan.
Namun suasana mencapai puncaknya bukan saat pidato, melainkan ketika sebuah lagu tua diputar. Lagu yang usianya lebih panjang dari republik ini sendiri. Lagu yang pernah dianggap terlalu berbahaya untuk dinyanyikan.
Dan di situlah, sesuatu yang tak biasa terjadi: Prabowo Subianto, seorang presiden, berdiri bersama buruh, mengepalkan tangan, melemparkan baju kerjanya ke udara, kemudian ikut menyanyikan lagu
Internasionale.
Sejarah, kalau boleh jujur, pasti tersenyum getir melihat adegan itu. Sebab
Internasionale bukan sekadar lagu. Ia lahir dari reruntuhan Komune Paris tahun 1871, sebuah percobaan kekuasaan rakyat yang hanya bertahan 72 hari sebelum dihancurkan dengan brutal.
Eugène Pottier, seorang penyair sekaligus pejuang, menulis liriknya bukan sebagai hiburan, tapi sebagai wasiat. Pierre De Geyter kemudian memberinya nada, menjadikannya mars yang ritmis dan menggugah.
Lagu ini menyebar cepat, seperti api yang menemukan kayu kering di seluruh dunia. Ia dinyanyikan oleh buruh, oleh kaum tertindas, oleh para
mustad’afin, oleh mereka yang percaya bahwa dunia tidak harus selalu dimiliki oleh segelintir orang.
Bangunlah kaum yang terhina
Bangunlah kaum yang lapar
Dendam darah menyala-nyala
Kita berjuang ‘ntuk keadilan
Musnahkan belenggu penindasan
Rebut hasil jerih kerja
Dunia baru kita ciptakan
Milik seluruh kaum pekerja
Perjuangan penghabisan
Bersatulah berlawan!
Internasionale
Pastilah di dunia!
Bait ini bukan sekadar ajakan bangun dari tidur, tetapi ajakan bangun dari ketidakberdayaan.
Temukan lebih banyak
Berita Gencatan
Berita KPK
Berita politik“Kaum yang terhina” bukan hanya mereka yang miskin secara materi, tetapi mereka yang kehilangan suara dalam sistem.
“Kaum yang lapar” bukan hanya lapar nasi, tetapi lapar keadilan.
Dalam konteks hari ini, bait itu seperti berbisik bahwa pekerja bukan sekadar angka dalam aplikasi, bukan sekadar variabel dalam algoritma. Mereka manusia yang membawa hidup pulang setiap hari, bersama lelah dan harapan.
Di Indonesia, perjalanan lagu ini tidak kalah dramatis. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, menyesuaikan dengan rasa Timur yang lebih halus tapi tetap tajam.
Lagu ini kemudian dinyanyikan oleh kaum pergerakan, oleh mereka yang melawan kolonialisme, oleh mereka yang bermimpi tentang kemerdekaan yang lebih luas dari sekadar politik.
Bahkan Amir Sjarifuddin, mantan perdana menteri, menjadikannya nyanyian terakhir sebelum dieksekusi. Ia menyanyikan Indonesia Raya, lalu
Internasionale, seolah dua dunia, nasionalisme dan solidaritas global, bertemu dalam satu tarikan napas terakhir.
Namun setelah 1965, lagu ini seperti dikunci dalam lemari sejarah. Ia tidak dihapus, tapi disenyapkan. Ia tidak mati, tapi dipaksa hidup diam-diam. Hanya muncul di ruang sempit: di diskusi kampus, lingkaran aktivis, atau ingatan yang tidak mau tunduk.
Maka ketika
Internasionale kembali menggema di Monas, di hadapan negara, bersama presiden, kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar seremoni. Ini seperti sejarah yang pulang ke rumahnya sendiri, meski dengan wajah yang sudah berbeda.
Tentu saja, ironi tidak bisa dihindari. Lagu yang dulu menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan kini dinyanyikan di tengah sistem yang masih bergulat dengan ketimpangan itu.
Lagu yang dulu lahir dari kemarahan itu kini berdampingan dengan paket sembako dan janji kebijakan. Seolah dunia berkata: perlawanan kini dinegosiasikan, bukan lagi dilawan secara frontal.
Namun di balik ironi itu, ada sesuatu yang patut dicatat. Lagu ini tidak kehilangan maknanya. Ia hanya berubah konteks. Jika dulu ia adalah teriakan melawan penindasan, hari ini ia bisa menjadi pengingat bagi kekuasaan.
Ia senantiasa mengingatkan kita bahwa kesejahteraan buruh bukan hadiah, melainkan hak. Bahwa negara tidak cukup hadir dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kenyataan hidup sehari-hari.
Dan mungkin, di tengah ribuan suara yang menyanyikannya di Monas, Internasionale kembali menemukan fungsinya yang paling sederhana: mengingatkan bahwa kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan soal martabat manusia.
Sejarah memang lucu. Ia bisa melarang sebuah lagu selama puluhan tahun, lalu suatu hari membiarkannya dinyanyikan oleh presiden.
Tapi satu hal yang tidak berubah: selama masih ada ketimpangan, selama masih ada yang bekerja tanpa cukup dihargai, lagu ini akan selalu menemukan panggungnya.
