Ilustrasi. (Foto: RMOLJateng)
SELAMA ini, berbagai barang/jasa dari program subsidi negara seperti beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk dan benih subsidi, minyak goreng MinyaKita, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui jalur bebas dan dikerjakan perusahaan yang berorientasi kejar keuntungan. Negara menyerahkan distribusi barang publik yang salah karena akhirnya barang barang tersebut dijadikan instrumen untuk menangguk untung di lapangan.
Kebijakan pemilihan jalur distribusi yang salah konsep dan lemah dalam landasan teori tersebut terbukti melahirkan berbagai problem kronis di lapangan: stok kerap langka, harga sering melampaui ketetapan pemerintah, kualitas barang bermasalah, maraknya pemalsuan, hingga subsidi yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cacat secara desain distribusi.
Secara teori, barang dan jasa subsidi adalah barang publik, karena bersumber dari uang pajak yang dibayar seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, distribusinya tidak boleh diberikan ke pasaran yang institusinya sulit dikendalikan.
Akar masalahnya sederhana: barang bersubsidi dijual di bawah harga pasar, tetapi penyalurannya diserahkan kepada entitas bisnis yang hidup dari margin keuntungan. Ini adalah kontradiksi struktural. Ketika insentif keuntungan bertemu barang subsidi, maka ruang spekulasi, penimbunan, dan permainan distribusi terbuka lebar.
Berangkat dari problem tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah bermaksud berikan terobosan melalui jalur tunggal distribusi berbasis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Skema ini sedang dibangun melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dan dalam waktu dekat akan diluncurkan secara resmi.
Presiden telah menyampaikan target operasional sekitar 30 ribu unit KDKMP dalam tiga bulan ke depan. Ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai distorsi distribusi subsidi yang selama ini diduga telah menjadi arena rente ekonomi.
Namun, dalam proses transisi jalur distribusi tersebut, muncul indikasi hambatan serius. Sejumlah kementerian dan lembaga yang memegang otoritas distribusi barang subsidi tampak lamban dan belum menunjukkan langkah progresif untuk mengalihkan jalur distribusi ke KDKMP.
Sebagai contoh, distribusi LPG 3 kg berada di bawah otoritas Kementerian ESDM, pupuk subsidi di bawah Kementerian Pertanian, beras SPHP melalui Perum Bulog, dan berbagai program subsidi lainnya tersebar dalam birokrasi sektoral yang terfragmentasi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa ketika distribusi dilakukan melalui jalur swasta semua tampak normal, tetapi ketika hendak dialihkan ke koperasi milik masyarakat justru bergerak lamban?
Kelambanan ini patut dicurigai. Ada indikasi kuat bahwa jalur distribusi subsidi selama ini telah menjadi ruang permainan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu. Sebab, peralihan ke KDKMP berpotensi memutus sumber rente tersebut, sehingga tidak mengherankan jika muncul resistensi.
Dalam Nota Keuangan 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210 triliun dan subsidi non-energi Rp108 triliun, dengan total fiskal sebesar Rp309 triliun dari APBN. Jika dihitung berdasarkan nilai keekonomian barang dan jasa yang disubsidi, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1.000 triliun.
Angka fantastis ini menunjukkan bahwa distribusi subsidi bukan sekadar urusan logistik, tetapi menyangkut kendali atas arus ekonomi nasional bernilai sangat besar. Ini tentu mendorong para profit seeker untuk dimainkan.
Penyaluran melalui KDKMP justru menawarkan solusi yang lebih rasional: jalur distribusi khusus yang lebih transparan, mudah diawasi publik, dan tidak dibebani motif akumulasi keuntungan. KDKMP merupakan entitas milik masyarakat desa dan kelurahan, sehingga secara kelembagaan lebih tepat untuk menyalurkan barang publik.
Presiden harus mengambil sikap tegas dengan umumkan secara resmi dan terbuka untuk pengalihan seluruh distribusi barang dan jasa subsidi ke KDKMP. Berikan kepastian kepada rakyat bahwa mereka berhak memperoleh barang subsidi dengan kualitas terjamin dan harga sesuai ketetapan pemerintah.
Selain itu, Presiden juga perlu memberi sanksi tegas terhadap kementerian, lembaga, atau pejabat yang terbukti menghambat agenda strategis ini. Distribusi subsidi tidak boleh lagi menjadi ladang rente segelintir pihak. Subsidi adalah hak rakyat, bukan bancakan oligarki.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
