Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil DPR Sufmi Dasco (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU Ketenagakerjaan Tahun Ini

JUMAT, 01 MEI 2026 | 15:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan lebih berpihak kepada kaum pekerja. 

Di hadapan lautan massa buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat, 1 Mei 2026, Prabowo secara terbuka mendesak DPR RI bersama jajaran pemerintah segera menuntaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan pada tahun ini.

“Saya juga telah memberi instruksi kepada menteri ketenagakerjaan, dan menteri hukum untuk segera bersama DPR RI selesaikan RUU Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus berpihak kepada kaum buruh," kata Prabowo.


Menurutnya, negara harus memastikan setiap produk hukum menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar perangkat administratif. 

“Kita berharap UU kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat indonesia," tegasnya.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal di acara yang sama, mengapresiasi pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai pencapaian monumental setelah perjuangan selama 22 tahun. 

Namun, dia menegaskan agenda besar buruh belum selesai dan berharap pembahasan UU Ketenagakerjaan yang lebih komprehensif dapat dirampungkan sebelum May Day tahun depan.

“Mudah-mudahan di May Day tahun depan UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” ucap Said Iqbal.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya