Berita

Penyerahan aset rampasan KPK kepada 6 instansi pemerintah (Foto: Humas KPK)

Hukum

KPK Genjot Pemulihan Kerugian Negara, Aset Koruptor Rp42,2 Miliar Disalurkan ke 6 Instansi

JUMAT, 01 MEI 2026 | 10:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat upaya pemulihan kerugian negara dengan menyalurkan aset hasil rampasan koruptor senilai Rp42,2 miliar kepada enam instansi pemerintah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa perampasan aset menjadi strategi utama untuk memiskinkan pelaku korupsi sekaligus mengembalikan kerugian negara secara nyata.

Ia menjelaskan, pengelolaan aset rampasan tidak selalu melalui lelang. KPK dapat menggunakan berbagai skema, seperti penetapan status penggunaan, hibah, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, hingga penghapusan. Dalam skema tersebut, KPK menyerahkan aset dengan total nilai Rp42.237.154.000 kepada enam kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.


Penyerahan dilakukan dalam agenda resmi di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2026. Instansi penerima meliputi Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Rinciannya, Kementerian Haji dan Umrah menerima satu bidang tanah dan bangunan seluas 967 meter persegi senilai Rp24,28 miliar di Jalan Pengadegan Selatan, Jakarta Selatan. Aset ini berasal dari perkara Zainuddin Hasan.

Ombudsman Republik Indonesia memperoleh dua aset berupa tanah dan bangunan di Jayapura Selatan dengan total nilai Rp1,97 miliar, yang berasal dari perkara Ricky Ham Pagawak.

Masih dari perkara yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum menerima dua aset di Jayapura dengan total nilai Rp4,18 miliar, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh tiga aset senilai Rp5,16 miliar.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan menerima satu aset berupa tanah dan bangunan di Sunter Agung, Jakarta Utara, senilai Rp4,24 miliar, yang berasal dari perkara Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto.

Aset lainnya di Kupang senilai Rp2,18 miliar diserahkan untuk KPKNL Kupang, yang berasal dari perkara Setya Novanto. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerima aset di Kota Palu senilai Rp204 juta dari perkara Muliadi.

KPK menegaskan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan menjadi kunci untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus meningkatkan nilai pemulihan aset. Melalui skema hibah dan penetapan status penggunaan, aset dapat langsung dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

Langkah ini diharapkan memberi efek jera yang kuat bagi pelaku korupsi, karena kehilangan aset dinilai sebagai pukulan paling nyata terhadap sumber kekuatan ekonomi mereka.

Ke depan, KPK akan terus memperkuat sinergi dengan kementerian dan pemerintah daerah agar pengelolaan aset rampasan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya