SELAMA bertahun-tahun, koperasi terjebak dalam stigma sebagai entitas ekonomi kelas dua. Ia identik dengan usaha kecil, lemah, dan gurem; dikelola secara seadanya, miskin inovasi, serta dianggap tidak memiliki kapasitas profesional maupun tata kelola modern. Dalam persepsi publik, koperasi seolah hanya cocok menjadi pelengkap ekonomi nasional, bukan pemain utama.
Padahal, sejak awal koperasi dicita-citakan sebagai soko guru perekonomian nasional dan instrumen utama demokrasi ekonomi. Sayangnya, cita-cita tersebut tergerus oleh model pengembangan koperasi yang terlalu lama dibiarkan tumbuh sporadis, terfragmentasi, dan tanpa dukungan ekosistem bisnis yang memadai.
Akibatnya, koperasi lebih sering diposisikan sebagai wadah ekonomi kelompok marginal, penerima bantuan. Koperasi kehilangan pamor sebagai kelembagaan ekonomi strategis yang sesungguhnya mampu menjadi kekuatan bisnis modern berbasis kepemilikan rakyat.
Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dimaksudkan untuk memutus rantai stigma tersebut. KDKMP tidak dirancang sebagai koperasi konvensional berskala kecil, melainkan sebagai jaringan ekonomi rakyat dengan skala nasional yang diproyeksikan masuk ke jantung rantai pasok nasional.
Melalui KDKMP, koperasi tidak lagi ditempatkan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai instrumen konsolidasi ekonomi rakyat agar menjadi subyek. Ini adalah reposisi fundamental, dari lembaga ekonomi pinggiran menjadi aktor strategis pembangunan nasional.
KDKMP juga dibangun dengan arsitektur kelembagaan yang lebih modern. Dengan dukungan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai operator manajemen dan pengembang sistem, koperasi desa diarahkan memiliki standar pengelolaan profesional, tata kelola digital, dan sistem bisnis yang terintegrasi secara nasional.
Manajemen akan dijalankan oleh tenaga profesional yang direkrut melalui mekanisme berbasis kompetensi. Ini penting untuk mematahkan anggapan bahwa koperasi identik dengan pengelolaan amatiran dan tidak efisien.
Lebih penting lagi, KDKMP akan mengelola sektor bisnis strategis yang selama ini didominasi korporasi besar. Diawal setidaknya menurut PT. Agrinas Pangan akan difungsikan mengambil alih fungsi jalur distribusi komoditas publik seperti beras subsidi SPHP, barang subsidi LPG 3 kilogram, pupuk dan benih bersubsidi, minyak goreng, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Diperkirakan nilai keekonomiannya mencapai lebih dari seribu triliun rupiah per tahun.
Model ini bukan sekadar kebijakan distribusi, tetapi koreksi struktural. Barang subsidi pada dasarnya adalah barang publik yang dibiayai oleh anggaran negara. Karena itu, distribusinya lebih tepat dikelola oleh kelembagaan yang juga berkarakter publik.
Dalam konteks tersebut, koperasi merupakan instrumen yang paling relevan karena dimiliki, diawasi, dan dikendalikan langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan korporasi swasta yang berorientasi pada akumulasi laba, koperasi memiliki mandat ekonomi sekaligus sosial.
Pengalaman internasional menunjukkan model ini bukan utopia. Di Singapura, koperasi konsumen NTUC FairPrice misalnya, menguasai sekitar 64 persen pangsa pasar ritel nasional. Di Jepang, koperasi pertanian Zen-noh tumbuh menjadi kekuatan ekonomi raksasa dengan aset yang melampaui banyak korporasi multinasional.
Jika negara-negara tersebut mampu membuktikan koperasi sebagai institusi modern dan dominan, maka Indonesia semestinya memiliki peluang jauh lebih besar. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan jaringan desa yang tersebar di seluruh wilayah, Indonesia memiliki basis pasar dan infrastruktur sosial yang sangat kuat untuk membangun koperasi skala besar.
Karena itu, KDKMP bukan sekadar program pengembangan koperasi biasa. Ia merupakan upaya transformasi model pembangunan ekonomi rakyat dari pendekatan yang kecil, sporadis, dan terfragmentasi menuju sistem yang terintegrasi, modern, dan berbasis konsolidasi aset rakyat.
Tentu, jalan menuju transformasi ini tidak mudah. Tantangan kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, tata kelola, hingga resistensi dari aktor-aktor lama pasti akan muncul. Namun justru karena hambatan itulah perubahan ini menjadi mendesak.
Koperasi Indonesia membutuhkan lompatan paradigma. Jika KDKMP berhasil, maka koperasi tidak lagi dilihat sebagai simbol ekonomi gurem, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi nasional berbasis kepemilikan rakyat. Sudah saatnya koperasi keluar dari bayang-bayang stigma lama dan tampil sebagai arsitektur baru ekonomi Indonesia.
Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
