Berita

Proses evakuasi Taksi Green SM yang mengalami kecelakaan dengan KRL di lintasan sebidang Ampera, Bekasi Timur, Kota Bekasi, (Foto: RMOL/Jamaludin)

Politik

Legislator Gerindra: Cabut Izin Taksi Green SM!

KAMIS, 30 APRIL 2026 | 13:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin malam, 27 April 2026, yang menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Gerindra Kawendra Lukistian.

“Tragedi kecelakaan Kereta yang merenggut 15 nyawa dan melukai puluhan orang lainnya benar-benar memilukan hati kita. Insya Allah, para korban husnul khatimah dan yang terluka diberi kekuatan,” ujar Kawendra kepada wartawan, Kamis 30 April 2026.

Legislator Gerindra ini juga menyinggung perjalanan panjang transformasi layanan kereta di Jabodetabek yang menurutnya tidak seharusnya tercoreng oleh kelalaian pihak eksternal.


“Sebagai pengguna setia Kereta Jabodetabek di era 2006-2010, saya menyaksikan betapa panjang dan sulitnya transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI hingga menjadi seperti sekarang," kata Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra pun secara tegas menyoroti peran taksi Green SM dalam kejadian tersebut. 

Ia menyebut kendaraan tersebut diduga sebagai pemicu awal rangkaian kecelakaan beruntun Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.

“Setelah mencermati fakta lapangan, saya menyoroti keterlibatan taksi hijau Green SM sebagai pemicu awal," kata Kawendra.

"Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api dan banyak aduan masyarakat terkait taksi ini,” sambungnya.

Atas dasar itu, Kawendra meminta pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut.

“Rasanya tidak berlebihan bila kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut,” pungkas Kawendra.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya