Berita

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. (Foto: Dok. Kementerian PPPA)

Politik

Kesenjangan Kualitas Menteri Bisa Jadi Beban Pemerintahan Prabowo

RABU, 29 APRIL 2026 | 13:55 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kualitas komunikasi menteri di Kabinet Merah Putih kembali disorot analis komunikasi politik Hendri Satrio. Kali ini tertuju pada pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi soal kecelakaan kereta api di Bekasi.

Arifah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan di kereta api dipindahkan ke posisi tengah rangkaian, dengan alasan posisi tersebut dinilai lebih aman dari benturan saat kecelakaan terjadi. 

"Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun tidak mengerti arti kata pemberdayaan," sentil Hendri Satrio, Rabu, 29 April 2026.


Sosok yang akrab disapa Hensa itu menegaskan, persoalannya bukan sekadar pilihan kata yang kurang tepat. Sebagai seorang menteri berlabel pemberdayaan, Arifah seharusnya melihat masalah kecelakaan kereta tersebut dari hulunya, bukan hanya sekedar berpendapat karena resiko perempuan saja. 

"Kalau caranya melindungi perempuan hanya dengan memindahkan gerbong ke tengah, itu bukan pemberdayaan, itu justru memperlihatkan bahwa kita masih melihat perempuan sebagai pihak yang harus digeser dan diamankan, bukan diperkuat," ujar Hensa.

Hensa menggarisbawahi pernyataan semacam ini bukan insiden tunggal yang bisa diabaikan begitu saja. Pernyataan Arifah bukti kuat bahwa gap kualitas ini tercermin nyata di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

"Ibu ini adalah salah satu bukti quality gap yang terjadi di Kabinet Merah Putih. Mestinya mundur, tapi pasti enggak mau, beban negeri ini besar betul ya," ujar Hensa.

Hensa mencatat respons dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap isu yang sama justru menunjukkan cara berpikir yang berbeda.

AHY menyatakan isu keselamatan di transportasi publik harus dilihat sebagai persoalan menyeluruh yang menyangkut semua penumpang, bukan hanya perempuan. Ia mendorong evaluasi sistem keselamatan kereta secara komprehensif dan menegaskan bahwa keselamatan adalah hak semua orang tanpa terkecuali.

Hensa menilai framing AHY jauh lebih matang secara substansi. Alih-alih terjebak pada perdebatan soal posisi gerbong, ia melihat AHY langsung mengarahkan percakapan publik ke akar persoalan, yakni sistem keselamatan yang harus diperbaiki secara menyeluruh.

"Ini yang berbeda dan tak hanya sekedar simbolis, ketika pejabat publik mampu menempatkan isu pada kerangka yang benar itu artinya benar-benar merespons dengan orientasi menawarkan solusi, sehingga masyarakat merasa didengar sebagai warga negara, tak hanya sebagai kelompok yang perlu dikelola," ujar Hensa.

Hensa menegaskan bahwa quality gap yang ia soroti bukan fenomena satu atau dua kasus. Menurutnya, ini adalah pola yang cukup terlihat saat ini, di mana jarak antara ekspektasi publik terhadap kepemimpinan pemerintahan dan realita kualitas komunikasi para pembantunya masih terlalu lebar untuk diabaikan.

"Quality gap ini kalau tidak segera dibenahi akan menjadi beban yang terus menumpuk. Bukan hanya beban kebijakan, tapi beban kepercayaan. Dan kepercayaan publik itu jauh lebih mahal harganya, sekali hilang, tidak mudah dikembalikan," pungkas Hensa.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya