Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia)

Politik

Airlangga: Indonesia Tidak Bergantung Selat Hormuz

SENIN, 27 APRIL 2026 | 17:17 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah memastikan ketahanan energi Indonesia relatif aman dari gejolak global, termasuk potensi gangguan distribusi akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan jalur Selat Hormuz.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi yang melewati Selat Hormuz tergolong rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya.

Airlangga mengatakan, dalam forum ASEAN Zero Emission Commission (AZEC) yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan diikuti 12 negara disebutkan bahwa negara-negara Asia bergantung terhadap energi dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Namun, Indonesia kata Airlangga tak bergantung.


"Perdana Menteri Sanae Takaichi ini mengatakan 70 persen negara Asia (saat) ini sangat tergantung kepada Middle East, kepada Selat Hormuz. Namun Indonesia tidak, jadi itu yang Indonesia (hanya) bergantung sekitar 20 persen (energi dari Timur Tengah)," kata Airlangga dalam agenda Kick Off PINISI di Gedung Bank Indonesia, Senin 27 April 2026.

Dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, Airlangga menilai Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap tekanan global, terutama terkait distribusi energi.

"Jadi Indonesia relatif menjaga ketahanan pangan karena Indonesia juga sebagian besar energi mix. Untuk listrik itu berbasis kepada batu bara," kata Airlangga.

Ia menambahkan, sejumlah lembaga internasional juga masih menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat di tengah ketidakpastian global.

International Monetary Fund (IMF), kata Airlangga, menempatkan Indonesia sebagai salah satu bright spot di Asia, didukung sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta defisit anggaran yang tetap terjaga di bawah 3 persen.

Sementara itu, Islamic Development Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi pasar keuangan, FTSE Russell memastikan Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan (watch list), sehingga status pasar modal tetap stabil, sejajar dengan negara seperti China dan India.

"Sedangkan JP Morgan Asset Management menempatkan Indonesia di peringkat kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global," tandas Airlangga.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya