Desas-desus Reshuffle: Nama Jumhur Hidayat Mencuat, Tokoh Buruh Masuk Kabinet?

Isu perombakan kabinet kembali berembus. Kali ini tersiar spekulasi yang mengarah tajam pada sosok Mohammad Jumhur Hidayat. 

Ketua Umum KSPSI tersebut santer dikabarkan bakal segera merapat ke Kabinet Merah Putih. 

Isu ini muncul saat publik tengah menanti realisasi wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, sebuah janji strategis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

Hubungan antara wacana Dewan Kesejahteraan Buruh dan nama Jumhur Hidayat bukan tanpa konteks. Sejak digulirkan setahun lalu, dewan ini diproyeksikan sebagai jembatan komunikasi antara buruh dan penguasa. 

Belum terwujudnya lembaga tersebut menciptakan "lubang" dalam kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. 

Di sinilah analisisnya menguat: pemerintah tampaknya membutuhkan sosok yang memiliki legitimasi kuat di mata buruh sekaligus pengalaman di birokrasi untuk mengeksekusi janji tersebut. 

Nama Jumhur pun muncul sebagai kandidat yang dianggap mampu mengisi kekosongan peran tersebut, baik melalui posisi menteri atau ketua satuan tugas khusus.

Jumhur sendiri belum memberikan konfirmasinya saat redaksi menghubunginya. Istana pun masih menyimpan rapat konfirmasi resmi terkait isu ini.

Analisis di lapangan menunjukkan adanya pergeseran taktis. Karena pembentukan dewan bersifat struktural dan memakan waktu, pemerintah dikabarkan menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK sebagai solusi jangka pendek yang lebih mendesak. 

Munculnya nama Jumhur dalam bursa pelantikan pejabat memperkuat dugaan bahwa ia adalah figur yang dipilih untuk meredam isu PHK yang kian sensitif. 

Bagi pemerintah, merangkul tokoh sekaliber Jumhur adalah langkah strategis untuk menekan potensi gejolak sosial di sektor ketenagakerjaan. 

Jumhur bukanlah sosok asing. Ia memiliki kombinasi rekam jejak yang dinilai tepat  untuk mengisi posisi tersebut. 

Ia dikenal luas sebagai aktivis yang kenyang pengalaman dalam advokasi buruh. Ia juga pernah memimpin BNP2TKI, menjadikannya paham betul seluk-beluk perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.