Berita

Deklarasi lawan antikorupsi di Wonosobo. (Foto: Istimewa)

Politik

Lewat Seminar di Wonosobo, Jateng Nyatakan Perang Terhadap Hoaks

MINGGU, 26 APRIL 2026 | 07:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara tegas menyatakan perang terhadap hoaks sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan publik, serta menciptakan iklim investasi yang sehat.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan sikap tersebut dalam seminar "Wonosobo Melawan Hoaks" yang digelar di Gelanggang Olahraga Kampus Universitas Sains Alquran (UNSIQ 2), Sabtu, 25 April 2026.

Dalam forum itu, ia menekankan bahaya serius dari penyebaran informasi palsu terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah.


"Jangan biarkan masyarakat kita terpecah oleh informasi yang tidak benar. Informasi harus menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah," kata Ahmad Luthfi seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 April 2026.

Seminar tersebut diinisiasi oleh Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) yang dipimpin Mantep Abdul Gani dengan menghadirkan sejumlah narasumber nasional seperti Iswandi Syahputra, Indra Jaya Piliang, serta Hersubeno Arief.

Koordinator Nasional GMPP, Mantep Abdul Gani, dalam kesempatan yang sama menyoroti pentingnya stabilitas informasi untuk mendorong kemajuan daerah. Ia menyebut Wonosobo memiliki potensi besar tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan investasi dan kota hunian.

"Wonosobo jangan hanya jadi kota destinasi wisata. Kita ingin menjadi kota investasi, tempat orang datang, tinggal, dan berkontribusi secara ekonomi," ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 3.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, hingga masyarakat umum ini juga menjadi momentum deklarasi Wonosobo melawan Hoaks yang dipimpin Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, bersama GMPP.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta menyatakan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk hoaks, disinformasi, dan informasi menyesatkan, serta menjadi pengguna media digital yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Hersubeno Arief dalam paparannya mengungkap contoh konkret hoaks yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu konflik sosial. Ia menyoroti informasi yang dipelintir terkait pernyataan Jusuf Kalla hingga kabar palsu mengenai wafatnya tokoh tersebut.

"Hoaks ini kalau dipercaya bisa memicu permusuhan antara umat beragama," kata Hersubeno.

Tambah lagi, lanjutnya, sempat beredar hoaks yang menyebut Jusuf Kalla meninggal dunia dan telah disebarkan oleh ribuan pengguna.

"Saya juga sudah mengecek ke berbagai kanal resmi media baik mainstream maupun media sosial, itu tidak ada," jelas Hersubeno.

Narasumber lain, Indra Jaya Piliang, menekankan pentingnya sikap skeptis terhadap setiap informasi yang diterima masyarakat, khususnya melalui ponsel pintar. Ia mengingatkan bahwa verifikasi merupakan prinsip utama dalam dunia jurnalistik.

"Metode di jurnalistik adalah tidak mempercayai setiap informasi yang datang ke kita. Cek dulu kebenarannya melalui berbagai jalur bisa seperti google atau berbagai platform AI," kata Indra J Piliang.

Ia juga menyarankan masyarakat untuk memanfaatkan jaringan profesional, termasuk wartawan, dalam memastikan kebenaran informasi.

"Bapak Ibu juga bisa bertanya ke wartawan karena biasanya wartawan punya metode untuk mengecek kebenaran sebuah informasi," lanjutnya.

Di sisi lain, Profesor Iswandi Syahputra menjelaskan perbedaan mendasar antara hoaks dan mitos dalam konteks sosial. Ia menilai hoaks umumnya berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan, sedangkan mitos lebih terkait budaya dan keyakinan masyarakat.

"Hoax biasanya terkait politik dan kekuasaan, bukan kebenaran, kalau mitos terkait budaya yang telah menjadi keyakinan," kata Prof Iswandi.

Ia juga mengungkap bahwa penyebaran hoaks didorong oleh algoritma media sosial yang memberikan insentif terhadap konten sensasional.

"Cara menghentikan hoax tidak cepat menyebar adalah dengan tidak melanjutkan menonton video hoax sebelum lima detik. Karena setelah lima detik kita sama saja memberikan gift, like, adsense ke pembuat hoax," terang Prof Iswandi.

Para narasumber sepakat bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh nasional dalam melawan hoaks secara sistematis. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus meningkatkan daya tarik investasi daerah.

"Dari Wonosobo, kami menyatakan melawan hoaks adalah langkah nyata menjaga kebenaran, menjaga persatuan, dan menjaga masa depan Indonesia," bunyi deklarasi dimaksud.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya