Berita

Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Perdagangan. (Foto: Dok. Kemendag)

Politik

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

SABTU, 25 APRIL 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sinyal kenaikan harga Minyakita yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Ethical Politics Indonesia, Hasyibulloh Mulyawan, dampak kenaikan harga tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek elektoral Partai Amanat Nasional (PAN), melainkan lebih luas menyasar kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

“Ini akan sangat berdampak dan menjepit ekonomi masyarakat, serta berimplikasi pada ekonomi nasional,” ujarnya kepada RMOL, Sabtu, 25 April 2026.


Hasyibulloh menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan daging sapi akan mendorong masyarakat untuk memfokuskan pengeluaran hanya pada konsumsi utama. Kondisi ini dinilai dapat menekan daya beli terhadap sektor lain.

Menurutnya, ketika masyarakat kelas menengah menahan belanja di luar kebutuhan pokok, maka perputaran ekonomi akan melambat dan berdampak pada penerimaan negara, termasuk APBN.

Lebih lanjut, Hasyibulloh menegaskan bahwa minyak goreng tidak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga komponen penting dalam industri besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan demikian, kenaikan harga Minyakita diperkirakan akan memicu kenaikan harga produk turunan, khususnya di sektor makanan. Hal ini berpotensi memperluas tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Sehingga adanya kenaikan itu juga produk-produk makanan turunanya akan naik dan berdampak pada daya beli masyarakat,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan sinyal akan adanya kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pada produk Minyakita.

Hal tersebut disampaikan Zulhas, usai rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Tadi Mendag mengusulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu," ujar Zulhas.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya