Berita

Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Perdagangan. (Foto: Dok. Kemendag)

Politik

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

SABTU, 25 APRIL 2026 | 20:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sinyal kenaikan harga Minyakita yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, berpotensi memberikan tekanan serius terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut Direktur Eksekutif Ethical Politics Indonesia, Hasyibulloh Mulyawan, dampak kenaikan harga tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek elektoral Partai Amanat Nasional (PAN), melainkan lebih luas menyasar kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

“Ini akan sangat berdampak dan menjepit ekonomi masyarakat, serta berimplikasi pada ekonomi nasional,” ujarnya kepada RMOL, Sabtu, 25 April 2026.


Hasyibulloh menjelaskan, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan daging sapi akan mendorong masyarakat untuk memfokuskan pengeluaran hanya pada konsumsi utama. Kondisi ini dinilai dapat menekan daya beli terhadap sektor lain.

Menurutnya, ketika masyarakat kelas menengah menahan belanja di luar kebutuhan pokok, maka perputaran ekonomi akan melambat dan berdampak pada penerimaan negara, termasuk APBN.

Lebih lanjut, Hasyibulloh menegaskan bahwa minyak goreng tidak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga komponen penting dalam industri besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan demikian, kenaikan harga Minyakita diperkirakan akan memicu kenaikan harga produk turunan, khususnya di sektor makanan. Hal ini berpotensi memperluas tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Sehingga adanya kenaikan itu juga produk-produk makanan turunanya akan naik dan berdampak pada daya beli masyarakat,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan sinyal akan adanya kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pada produk Minyakita.

Hal tersebut disampaikan Zulhas, usai rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Tadi Mendag mengusulkan penyesuaian, tapi saya minta dihitung dulu," ujar Zulhas.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya