Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo. (Foto: Dok. Demokrat)
Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi tepat dan terukur guna mengantisipasi dampak langsung dan tidak langsung dari penyesuaian atau kenaikan harga BBM nonsubsidi dan gas elpiji 12 kg. Sebab, kenaikan itu setidaknya akan berdampak ke daya beli masyarakat.
Demikian disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo melalui keterangan resminya, Sabtu, 25 April 1026.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur, utamanya memastikan tidak terjadi kenaikan harga yang berlebihan di pasar hingga menjaga agar harga tetap sesuai dengan nilai keekonomian yang wajar,” kata Sartono.
Lebih lanjut, Sartono juga mendorong, pemerintah dapat mempercepat pengembangan energi alternatif sebagai update mengantisipasi dampak tidak langsung kenaikan harga BBM nonsubsidi dan gas elpiji 12 kg.
Tak hanya itu, Sartono berharap, pemerintah dapat memastikan dan mengedepankan transparansi dalam penentuan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg. Sartono mengingatkan, pemerintah untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan termasuk BBM dan elpiji subsidi.
“Selain itu, komunikasi publik yang jelas sangat penting agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini bukan sekadar kenaikan harga, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas energi nasional,” kata Legislator Demokrat ini.
Sartono meyakini, dampak terhadap daya beli masyarakat akan berhasil ditekan bilamana langkah mitigasi terukur dan tepat tersebut dilakukan. Sartono optimis, kenaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg tidak akan berkembang menjadi tekanan ekonomi yang luas bila mitigasi tersebut dilakukan.
“Jika langkah mitigasi ini dilakukan dengan baik, maka dampak terhadap daya beli masyarakat dapat ditekan dan tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Sartono menegaskan, kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat bukan hanya terletak pada kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg.
Ia menegaskan, pemerintah harus bisa mengelola dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg dengan memastikan keberpihakan kepada masyarakat rentan.
“Tetapi pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya secara efektif serta memastikan keberpihakan kepada masyarakat yang rentan,” katanya.
Meski demikian, Sartono memahami, keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian atau kenaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg. Terlebih, BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg memang ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas.
“Saat ini, harga energi juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global,” pungkasnya.
