Berita

Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Kepala Departemen Luar Negeri Federal Ignazio Cassis, dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita. (Foto: Istimewa)

Dunia

Swiss Nilai Otonomi Sahara di Bawah Maroko Solusi Paling Realistis

SABTU, 25 APRIL 2026 | 16:42 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Inisiatif otonomi yang diajukan Maroko disebut solusi paling realistis untuk menyelesaikan sengketa regional di wilayah Sahara.

Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah Swiss dalam komunikasi bersama Wakil Presiden Konfederasi Swiss sekaligus Kepala Departemen Luar Negeri Federal Ignazio Cassis, dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita dalam kunjungan kerja di Bern.

“Inisiatif otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai landasan paling serius, kredibel, dan pragmatis untuk menyelesaikan sengketa regional atas Sahara Maroko,” bunyi pernyataan tersebut pada Sabtu, 25 April 2026.


Dalam dokumen yang sama, Swiss juga menyambut baik adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797, yang menyatakan bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi solusi yang paling layak.

Selain itu, Swiss kembali menegaskan dukungannya terhadap peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk upaya yang dilakukan oleh Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal dalam mendorong penyelesaian konflik. 

Penegasan ini memperkuat dukungan internasional terhadap proposal otonomi Maroko, seiring meningkatnya momentum diplomatik yang didorong oleh Mohammed VI untuk memperkuat kedaulatan negaranya atas wilayah Sahara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya