Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Nilai Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Ideal

SABTU, 25 APRIL 2026 | 14:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini sudah ideal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons wacana perubahan besaran PT dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Ambang batas saat ini sebetulnya sudah ideal, batas yang wajar dan proporsional,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.


Meski demikian, Herman menyebut Demokrat belum menetapkan angka pasti yang akan diusulkan dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kami belum menentukan angka, namun merujuk kepada peraturan yang lalu sepertinya tidak memberatkan namun memberi batasan yang pas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih berada pada tahap pengkajian oleh masing-masing partai politik, termasuk terkait besaran ambang batas yang dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.

Menanggapi munculnya usulan angka PT di kisaran 6 hingga 8 persen, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final.

“Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses yang terlalu mepet justru berisiko menghasilkan regulasi yang kurang optimal.

“Saya rasa kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru nanti undang-undangnya kurang baik. Sementara kalau dari sekarang ke Pemilu juga masih agak lama, jadi masih perlu dilakukan pengkajian dan simulasi,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya