Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Nilai Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Ideal

SABTU, 25 APRIL 2026 | 14:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini sudah ideal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons wacana perubahan besaran PT dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Ambang batas saat ini sebetulnya sudah ideal, batas yang wajar dan proporsional,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.


Meski demikian, Herman menyebut Demokrat belum menetapkan angka pasti yang akan diusulkan dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kami belum menentukan angka, namun merujuk kepada peraturan yang lalu sepertinya tidak memberatkan namun memberi batasan yang pas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih berada pada tahap pengkajian oleh masing-masing partai politik, termasuk terkait besaran ambang batas yang dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.

Menanggapi munculnya usulan angka PT di kisaran 6 hingga 8 persen, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final.

“Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses yang terlalu mepet justru berisiko menghasilkan regulasi yang kurang optimal.

“Saya rasa kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru nanti undang-undangnya kurang baik. Sementara kalau dari sekarang ke Pemilu juga masih agak lama, jadi masih perlu dilakukan pengkajian dan simulasi,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya