Berita

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Foto: RMOL Faisal Aristama)

Politik

Demokrat Nilai Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Ideal

SABTU, 25 APRIL 2026 | 14:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi Partai Demokrat menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen yang berlaku saat ini sudah ideal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, merespons wacana perubahan besaran PT dalam pembahasan RUU Pemilu.

“Ambang batas saat ini sebetulnya sudah ideal, batas yang wajar dan proporsional,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 25 April 2026.


Meski demikian, Herman menyebut Demokrat belum menetapkan angka pasti yang akan diusulkan dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kami belum menentukan angka, namun merujuk kepada peraturan yang lalu sepertinya tidak memberatkan namun memberi batasan yang pas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu masih berada pada tahap pengkajian oleh masing-masing partai politik, termasuk terkait besaran ambang batas yang dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.

Menanggapi munculnya usulan angka PT di kisaran 6 hingga 8 persen, Dasco menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final.

“Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses yang terlalu mepet justru berisiko menghasilkan regulasi yang kurang optimal.

“Saya rasa kalau pembahasannya di akhir-akhir, justru nanti undang-undangnya kurang baik. Sementara kalau dari sekarang ke Pemilu juga masih agak lama, jadi masih perlu dilakukan pengkajian dan simulasi,” pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya