Berita

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Indonesian Audit Watch:

Kasus Korupsi Bea Cukai Terus Berulang Bukti Rusaknya Sistem

SABTU, 25 APRIL 2026 | 05:42 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Indonesian Audit Watch (IAW) melontarkan kritik keras terhadap pola berulang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai sebagai kegagalan sistemik, bukan sekadar ulah individu.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menegaskan publik selama ini keliru karena terus menyederhanakan persoalan sebagai ulah “oknum”.

“Selama ini kita terlalu mudah menyebut oknum. Padahal oknum itu gejala, bukan penyebab,” kata Iskandar kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 24 April 2026.


IAW menyoroti dua nama dalam periode berbeda, yakni Ahmad Dedi dan Rizal, yang sama-sama pernah menjadi sorotan dalam isu integritas di Bea Cukai.

Ahmad Dedi mencuat pada 2017-2018 terkait dugaan rekening mencurigakan Rp31,6 miliar, namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Sementara Rizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026 dalam perkara dugaan suap impor, dengan barang bukti uang puluhan miliar dan emas lebih dari 5 kilogram.

“Dua periode berbeda, dua konteks berbeda. Tapi satu pertanyaan yang sama: mengapa pola seperti ini terus muncul?” tegas Iskandar.

Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem yang gagal, mulai dari deteksi dini hingga penindakan.

Iskandar mengibaratkan kondisi ini sebagai “rawa” yang dibiarkan menjadi habitat kejahatan.

“Kalau seekor buaya bisa hidup 20 tahun di rawa yang sama, jangan salahkan buayanya. Salahkan rawa yang tidak pernah dikeringkan,” tegasnya lagi.

IAW menyebut “rawa” tersebut berupa lemahnya pengawasan internal, promosi jabatan yang tidak berbasis integritas, serta temuan audit yang tidak ditindaklanjuti.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lebih dari satu dekade juga menunjukkan pola berulang berupa lemahnya pengendalian dan tingginya diskresi petugas.

Dalam bahasa audit, kondisi ini disebut 'chronic control weakness', yakni kelemahan sistemik yang terus berulang tanpa perbaikan.

“Kalau sistem promosi tidak membaca rekam jejak, maka yang lolos bukan karena bersih, tapi karena saringannya bocor,” jelas Iskandar.

IAW menegaskan, tanpa perbaikan sistem, kasus serupa akan terus berulang dengan aktor yang berbeda.

“Pertanyaan besarnya bukan siapa yang bersalah, tapi setelah Rizal, apakah akan lahir Rizal-Rizal baru?” pungkasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya