Berita

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Indonesian Audit Watch:

Kasus Korupsi Bea Cukai Terus Berulang Bukti Rusaknya Sistem

SABTU, 25 APRIL 2026 | 05:42 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Indonesian Audit Watch (IAW) melontarkan kritik keras terhadap pola berulang kasus korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai sebagai kegagalan sistemik, bukan sekadar ulah individu.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menegaskan publik selama ini keliru karena terus menyederhanakan persoalan sebagai ulah “oknum”.

“Selama ini kita terlalu mudah menyebut oknum. Padahal oknum itu gejala, bukan penyebab,” kata Iskandar kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 24 April 2026.


IAW menyoroti dua nama dalam periode berbeda, yakni Ahmad Dedi dan Rizal, yang sama-sama pernah menjadi sorotan dalam isu integritas di Bea Cukai.

Ahmad Dedi mencuat pada 2017-2018 terkait dugaan rekening mencurigakan Rp31,6 miliar, namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum atas kasus tersebut.

Sementara Rizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 4 Februari 2026 dalam perkara dugaan suap impor, dengan barang bukti uang puluhan miliar dan emas lebih dari 5 kilogram.

“Dua periode berbeda, dua konteks berbeda. Tapi satu pertanyaan yang sama: mengapa pola seperti ini terus muncul?” tegas Iskandar.

Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem yang gagal, mulai dari deteksi dini hingga penindakan.

Iskandar mengibaratkan kondisi ini sebagai “rawa” yang dibiarkan menjadi habitat kejahatan.

“Kalau seekor buaya bisa hidup 20 tahun di rawa yang sama, jangan salahkan buayanya. Salahkan rawa yang tidak pernah dikeringkan,” tegasnya lagi.

IAW menyebut “rawa” tersebut berupa lemahnya pengawasan internal, promosi jabatan yang tidak berbasis integritas, serta temuan audit yang tidak ditindaklanjuti.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lebih dari satu dekade juga menunjukkan pola berulang berupa lemahnya pengendalian dan tingginya diskresi petugas.

Dalam bahasa audit, kondisi ini disebut 'chronic control weakness', yakni kelemahan sistemik yang terus berulang tanpa perbaikan.

“Kalau sistem promosi tidak membaca rekam jejak, maka yang lolos bukan karena bersih, tapi karena saringannya bocor,” jelas Iskandar.

IAW menegaskan, tanpa perbaikan sistem, kasus serupa akan terus berulang dengan aktor yang berbeda.

“Pertanyaan besarnya bukan siapa yang bersalah, tapi setelah Rizal, apakah akan lahir Rizal-Rizal baru?” pungkasnya.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya