Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) saat memberi ceramah tarawih Ramadhan 1447 Hijriah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta pada Kamis, 5 Maret 2026. (Foto: Dokumentasi UGM)
Video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang viral karena dituding menistakan suatu agama ternyata ada manipulasi di dalam konteksnya dan sengaja digembar-gemborkan.
Peneliti Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid mengungkap viralnya potongan video JK merupakan upaya dekonstektualisasi dengan memotong video panjang menjadi pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya.
"Apa yang terjadi adalah video aslinya 43 menit yang membahas tentang 'Strategi Diplomasi Indonesia dalam Mitigasi Eskalasi Perang Regional Multipolar', lalu dipotong pendek-pendek sehingga kehilangan konteksnya, baik historis maupun akademiknya," kata Nova dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.
Menurutnya, pernyataan JK tentang 'mati syahid' itu merupakan refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon bukan mengajarkan atau mendukung doktrin kekerasan berbasis agama.
"Kata 'Mati Syahid' adalah dalam konteks refleksi historis terkait konflik di Poso dan Ambon, tetapi diputarbalikkan seolah JK mengajarkan dan mendukung doktrin kekerasan," ungkapnya.
Nova memandang, penyebaran potongan pendek JK ini terstruktur dan masif di media sosial (medsos).
Dia menyatakan, temuan data Drone Emprit mencatat ada lebih dari 34.600 mention dengan 17 persen sentimen bernada negatif, dan lebih dari 1.600 percakapan bernada marah di semua platform.
"Bahkan di Twitter/X ada konten yang engagement-nya mencapai 2,5 juta," tegasnya.
Selain itu, ia juga melihat sejumlah akun yang secara sistematis dan masif memotong dan menyebarkan konten provokatif tersebut.
"Dilihat dari penyebarannya ini baru ramai sebulan setelah ceramah di UGM (Universitas Gadjah Mada)," tutur dia.
Nova menyebut potensi konflik SARA dari manipulasi konten medsos ini relatif tinggi, terlebih setelah amplifikasi terstruktur ada upaya eskalasi yang dilakukan dengan pelaporan JK di berbagai daerah ke polisi.
"Terlepas benar atau tidaknya, ini berarti ada upaya mobilisasi berbasis sentimen agama, meski saya berharap ini tidak membesar. Ada dikotomi yang terjadi di publik, antara membela JK atau membela umat Kristen. Ini yang sangat berbahaya," jelasnya.
Untuk itu, ia menyarankan beberapa hal agar kasus seperti ini tidak menjadi konflik SARA. Diantaranya dengan literasi digital, penguatan verifikasi, dan edukasi tentang teknik manipulasi di media sosial.
"Bisa dilakukan dengan kampanye setop dulu atau tonton dulu secara utuh, jangan yang potongan. Kedua, fact checker harus diperkuat, dan ketiga masyarakat harus diberitahu bagaimana dekonstualisasi itu bekerja, atau selective editing itu dilakukan, dan AI generate konten digunakan untuk memanipulasi opini," jelasnya lagi.
"Sehingga, pemuka agama harusnya memberikan klarifikasi, dan membangun narasi bersama tentang sejarah dengan benar agar kita bisa melihat secara utuh di lapangan," pungkas Nova.
