Berita

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky (Foto: Youtube Sindonews)

Dunia

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

JUMAT, 24 APRIL 2026 | 15:44 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Serangan Amerika Serikat terhadap Iran dinilai tidak semata terkait isu nuklir maupun rivalitas geopolitik, melainkan juga sarat kepentingan ekonomi, khususnya menjaga harga energi dan memainkan volatilitas pasar global.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky dalam podcast To The Point Aja di kanal Youtube Sindonews mengatakan bahwa sejak awal Presiden AS, Donald Trump memiliki orientasi kuat untuk mendorong harga migas tetap tinggi demi menopang industri energi Amerika Serikat. 

“Trump pro terhadap yang namanya harga energi naik. Ini dari pertama kali dia masuk ke gelanggang politik calon presiden di Konvensi Partai Republik tahun 2013-2014,” ujar Yanuar, seperti dilihat Jumat, 24 April 2026.


Menurutnya, kepentingan itu berkaitan dengan dorongan memulihkan sektor migas AS sekaligus memenuhi ekspektasi para penyokong politik dari industri energi dan hedge fund.

Dalam analisanya, lonjakan harga minyak yang sempat menembus 120 dolar per barel juga disebut bukan murni dipicu kebutuhan riil pasar, melainkan ada spekulasi besar di pasar komoditas yang ikut mendongkrak harga. 

"Berdasarkan otoritas pengawas bursa komoditas di Amerika Serikat terjadi peningkatan 8.000 kali kontrak yang dilakukan oleh hedge fund,” kata dia. 

Dikatakan bahwa konflik Iran ikut dipakai sebagai instrumen menggiring sentimen pasar dan membuka ruang keuntungan bagi pemain finansial.

Ia bahkan menilai eskalasi perang tidak diarahkan menuju konflik besar, melainkan dipelihara sebagai alat menjaga gejolak harga energi. 

“Perang ini akan dipelihara dari sudut pandang volatility. Bukan perang yang besar,” tegasnya. 

Dalam skema itu, isu perang, ancaman blokade, hingga drama harga minyak dinilai menjadi bagian dari permainan yang saling terkait.

Yanuar juga menyebut AS pada akhirnya tidak akan membiarkan harga minyak terlalu tinggi karena berisiko menghantam ekonomi domestiknya sendiri. 

“Amerika Serikat tidak mungkin membiarkan inflasinya di atas 4,5. Artinya harga minyak itu tidak mungkin sampai 120,” ujarnya. 

Karena itu, dia memperkirakan harga minyak akan dijaga di rentang 80 hingga 100 dolar per barel.

"Jadi, kalau analisa saya, harga minyak tidak mungkin di atas 100. Berdasarkan analisa itu. Itu kenapa setiap di atas 100, selalu diturunin balik," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya