Berita

Bendera partai politik peserta Pemilu 2024. (Foto: RMOL)

Politik

Usulan KPK Soal Batas Ketum Parpol Dinilai Anomali

JUMAT, 24 APRIL 2026 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait tata kelola partai politik guna mencegah praktik korupsi. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Namun, usulan tersebut menuai penolakan dan kritik dari sejumlah partai politik.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, kondisi politik di Indonesia memang menunjukkan kecenderungan kuat bahwa ketua umum menjadi figur sentral dalam partai.


“Negara kita ada kecenderungan bahwa ketua umum partai politik adalah segalanya. Secara historis, pendiri partai biasanya langsung didapuk menjadi ketua umum karena dianggap punya instrumen dan kapasitas membesarkan partai,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 24 April 2026.

Ia menjelaskan, sebagian besar partai politik di Indonesia sangat bergantung pada figur ketua umum, baik dari sisi pesona, kewibawaan, kekuatan struktur, hingga jejaring politik yang dimiliki.

“Bahkan dalam banyak hal, hidup mati partai itu ditentukan oleh ketua umumnya,” jelasnya.

Menurut Adi, hal inilah yang membuat partai cenderung enggan melakukan pergantian kepemimpinan secara berkala, termasuk membatasi masa jabatan ketua umum.

“Magnet utama partai itu ada pada ketua umum. Karena itu, apakah menjabat lebih dari dua periode, sangat tergantung pada kebutuhan dan strategi politik masing-masing partai,” katanya.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa dalam literatur politik modern, partai yang kuat seharusnya tidak bergantung pada satu figur semata, melainkan pada sistem, nilai, serta visi dan misi kelembagaan.

“Secara teori, partai modern itu tidak tergantung pada siapa ketua umumnya. Siapa pun pemimpinnya, partai tetap solid dan kompetitif karena bertumpu pada sistem dan nilai perjuangan,” paparnya.

Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia itu melihat praktik politik di Indonesia justru menunjukkan kondisi yang berbeda.

“Kalau kita lihat, partai politik di Indonesia seperti anomali. Kekuatan politiknya sangat tergantung pada figur ketua umum,” pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya