DEMO besar rakyat Kalimantan Timur alias Kaltim jangan berakhir sia-sia. Kali ini saya akan menyorot Politik Dinasti Keluarga Mas'ud.
Kalitim hari ini terasa seperti hutan hujan tropis yang kehilangan keseimbangannya. Pohon-pohon raksasa masih berdiri. Akar-akar menjalar ke mana-mana. Tapi, sinar matahari untuk tumbuhan kecil nyaris tak pernah sampai ke tanah.
Di tanah yang sama, tempat Sungai Mahakam mengalir tenang membawa sejarah panjang peradaban, kini justru mengalir juga cerita tentang kekuasaan yang berputar di lingkar keluarga.
Bara tambang mungkin membakar perut bumi.
But, yang benar-benar memanaskan Kaltim sekarang adalah bara politik yang seperti api di bawah sekam. Diam, tapi menghanguskan.
Pian bayangkan! Kaltim sebagai hutan lebat. Seharusnya ada ekosistem seimbang. Predator, mangsa, dan penjaga alam. Namun yang terjadi justru seperti satu spesies mendominasi seluruh rantai makanan.
Rudy Mas’ud berdiri seperti pohon ulin raksasa. Kokoh, mahal, dan sulit tumbang. Sementara Hasanuddin Mas’ud menjadi akar yang menyusup ke tanah kekuasaan.
Harapannya, akar dan batang saling menjaga keseimbangan. Realitasnya? Mereka seperti satu organisme yang sama, tumbuh dari benih keluarga.
Di kota-kota, cabang-cabangnya terus melebar. Rahmad Mas’ud menguasai Balikpapan, kota minyak yang jadi denyut ekonomi. Sementara Abdul Gafur Mas’ud pernah memimpin wilayah strategis di sekitar IKN Nusantara sebelum tersandung operasi tangkap tangan oleh KPK.
Ini bukan lagi sekadar jaringan, ini seperti akar bakau yang saling terkait, sulit dipisahkan, dan semakin kuat ketika air pasang kekuasaan datang.
Generasi berikutnya pun tumbuh cepat. Seperti tunas yang langsung menjulang tanpa harus berebut cahaya.
Putri Amanda Nur Ramadhani, di usia 23 tahun, sudah duduk sebagai Ketua Kadin Kaltim. Anak gubernur, Syahrah, ikut mengisi struktur.
Sementara kabar beredar tentang keterlibatan keluarga dalam Bank Kaltimtara.
Jika hutan ini adalah ekosistem, ini bukan lagi regenerasi alami, ini reboisasi yang ditanam dengan satu jenis pohon saja.
Di tengah semua itu, rakyat seperti ikan-ikan kecil di delta Mahakam. Berenang mencari ruang di antara kapal-kapal besar yang lalu-lalang.
Mereka bersuara lewat aksi “Kaltim Darurat 214”, menggema seperti suara burung enggang yang biasanya jadi simbol kebebasan.
Tapi kali ini, suara itu lebih mirip alarm yang diputar berulang-ulang. Didengar, tapi tak benar-benar direspons.
Aparat berdiri seperti penjaga taman nasional, memastikan tidak ada yang melanggar batas, tapi tak pernah benar-benar menyentuh inti masalah di dalam hutan itu sendiri.
Simbol paling mencolok dari ironi ini meluncur di jalanan, mobil dinas Rp 8,5 miliar milik gubernur.
Di tanah yang kaya batu bara dan minyak, kendaraan itu seperti kapal pesiar yang melintas di sungai kecil, terlalu besar, terlalu mewah, terlalu kontras dengan kehidupan di sekitarnya.
Seolah-olah kekuasaan di Kaltim bukan lagi soal pelayanan publik, tapi soal siapa yang punya kendaraan paling mahal untuk melintasi jalan yang sama-sama berlubang.
Para pengamat pun seperti peneliti yang mencatat kerusakan ekosistem ini. Syubhan Akib melihat bahaya gurita dinasti, Musyanto mencium syahwat politik, Burhanuddin Muhtadi menyebutnya oligarki elektoral, Edward Aspinall mengingatkan patronase, dan Yenny Wahid menegaskan absennya meritokrasi.
Semua itu seperti laporan ilmiah tentang satu hal, ekosistem demokrasi yang mulai kehilangan keanekaragaman.
Akhirnya, Kaltim berdiri seperti hutan yang tampak hijau dari jauh, tapi menyimpan ketimpangan di dalamnya.
Bara tambang mungkin akan padam suatu hari, tapi bara kemarahan rakyat terus menyala.
Demo berikutnya tinggal menunggu waktu, seperti musim hujan yang pasti datang.
Di tengah semua metafora alam ini, satu kenyataan tetap sulit dibantah, di tanah Borneo ini, kekuasaan tak lagi mengalir seperti sungai untuk semua, tapi berputar seperti pusaran, mengunci dirinya di lingkar keluarga yang sama.
Rosadi JamaniKetua Satupena Kalbar
