Pemerintah Siap Terapkan Mandatori B50 Serentak Mulai 1 Juli 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kebijakan mandatori biodiesel 50 persen atau B50 bakal diimplementasikan secara menyeluruh di semua sektor mulai 1 Juli 2026. Langkah ini menandai transisi penuh dari kebijakan sebelumnya.

“Mulai (1 Juli), itu untuk semua sektor. Semua sektor tadi (pakai) B50,” tegas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, dalam keterangannya, dikutip redaksi di Jakarta, Rabu 22 April 2026. 

Saat ini, bahan bakar B50 tengah menjalani serangkaian uji jalan (road test) yang telah dimulai sejak 9 Desember 2025 dengan melibatkan 9 unit kendaraan. Eniya menjelaskan bahwa proses evaluasi ini mencakup target penyelesaian uji jalan untuk sektor otomotif pada Mei 2026, dan target penyelesaian pengecekan kondisi mesin pasca-penggunaan pada Juni 2026.

Selain kendaraan bermotor, pengujian juga dilakukan pada alat berat tambang, mesin pertanian, kereta api, angkutan laut, hingga pembangkit listrik. 

Hasil sementara menunjukkan kualitas B50 sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. 

Eniya menekankan pentingnya keseragaman penerapan agar tidak menyulitkan kesiapan infrastruktur. 

“Jadi, tidak ada yang B40 lagi (mulai 1 Juli). Infrastrukturnya malah kesusahan (kalau campur). Sehingga, mulainya serentak, ya, di semua sektor,” tambahnya.

Program ini diproyeksikan membawa dampak positif bagi ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) dan penghematan devisa. 

Efisiensi devisa diperkirakan meningkat menjadi Rp157,28 triliun pada tahun 2026 dari angka sebelumnya Rp140 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kebijakan ini dapat menghemat subsidi negara hingga Rp48 triliun.

Airlangga juga memastikan bahwa Pertamina telah siap menjalankan kebijakan ini. Secara lingkungan dan sumber daya, penerapan B50 berpotensi memangkas konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

“Insyaallah sesuai dengan arahan, bisa berlaku 1 Juli,” pungkas Eniya.