BGN Didesak Segera Benahi Tata Kelola SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) dituntut untuk memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya terkait pemberian sertifikasi gini hingga pengolahan air limbah.

Direktur Garuda Institute, Irvan Mahmud menjelaskan, peristiwa keracunan yang masih terjadi hingga hari ini hingga 33 ribu anak, seharusnya emnjadi momentum BGN untuk berbenah.

“Karena ada hal-hal yang mereka tidak penuhi seperti sertifikasi gini (higiene), pengolahan air limbah, keamanan pangan, kemudian sertifikasi halal dan lain-lain,” ujar Irvan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, semangat Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program utama pemerintah, menjadi dasar BGN bekerja.

“MBG ini kan sebagai bentuk investasi sumber daya manusia masa depan ini harus terus kita dukung,” tuturnya.

Oleh karena itu, Irvan menilai sanks penangguhan operasional (suspend) ribuan SPPPG oleh BGN tidak cukup, sehingga harus ditetapkan sanksi yang lebih menjerakan.

“Saya pikir harus ada punishment yang jelas ya, yang konkret dan sengaja untuk memberikan peringatan, memberikan efek jera,” katanya.

“Dengan begitu, SPPG ini tidak bermain-main dengan program strategis Pak Presiden kita,” demikian Iran menambahkan.