Persoalan Teknis MBG Tak Boleh Dianggap Remeh

Berbagai persoalan teknis di lapangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bisa diabaikan. 

Berdasarkan temuan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN), masih terdapat sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Pemudi Desa (DPN SPEDA), Fadli Rumakefing menduga persoalan tersebut bisa disebabkan oleh kelalaian maupun lemahnya pengawasan. 

Oleh karena itu, Fadli mendorong agar monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dilakukan langsung di lapangan.

“Pengawasan harus menyentuh langsung operasional dapur SPPG, bukan hanya di atas meja administratif,” kata Fadli dalam keterangannya, dikutip Senin 20 April 2026.

Selain itu, SPEDA juga menyoroti alokasi belanja Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. 

Beberapa pos anggaran seperti pengadaan kendaraan, jasa event organizer, pakaian dan aksesoris, serta perangkat elektronik dianggap perlu dievaluasi menyeluruh.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan SPPG sebesar Rp936,7 miliar dinilai sudah tepat karena berkaitan langsung dengan infrastruktur utama program MBG.

“Di luar pembangunan SPPG, perlu dilakukan evaluasi total agar anggaran benar-benar memiliki korelasi dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” pungkas Fadli.