Berita

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto Tegur Bupati Malang Buntut Lantik Anak jadi Kadis LH

MINGGU, 19 APRIL 2026 | 01:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Bupati Malang sekaligus kader PDIP, Sanusi yang melantik anak kandungnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), disorot Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. 

Diungkapkan Hasto, pihaknya telah menerima informasi atas pelantikan yang dianggap sarat akan nepotisme tersebut. Ia menegaskan bahwa sistem meritokrasi harus dikedepankan oleh semua pejabat publik termasuk Kepala Daerah.

“Ya, kami telah mendapat informasi seperti itu. Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Ya, karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun. Kita nggak bisa ya, mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” tegas Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.


Berkenaan dengan itu, Hasto menyebut bahwa pendidikan politik itu sejatinya dimulai dari lingkungan terdekat dalam hal ini keluarga. 

“Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan,” kata politikus asal Yogyakarta ini. 

Lebih jauh, untuk kasus Bupati Malang yang melantik anaknya tersebut, Hasto berpandangan bahwa hal ini sangat tidak elok. 

“Jadi yang tadi, kalau orang Jawa itu bilang 'kurang elok' ya. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Malang yang juga kader PDIP, Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Senin, 13 April 2026. 

Salah satu yang dilantik adalah anaknya sendiri, Ahmad Zulfikar Nurahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dari ratusan pejabat yang dilantik, tiga di antaranya mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yakni Indra Gunawan sebagai Kepala Satpol PP, Ahmad Zulfikar Nurahman sebagai Kadis LH, serta Asri Lutifatun Nisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya