Pramono Klaim Ekonomi Jakarta Stabil di Tengah Gejolak Global

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 mencerminkan fondasi ekonomi Jakarta yang kuat meski berada di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

Pramono menyampaikan bahwa APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,57 triliun atau 13,39 persen, belanja daerah Rp10,38 triliun atau 13,97 persen, penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun atau 58,92 persen, serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar atau 3,45 persen, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun.

“Secara umum, kinerja pembangunan Jakarta menunjukkan tren positif," kata Pramono dikutip dari siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Sabtu 18 April 2026.

Menurut Pramono, hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, Inflasi yang terkendali, peningkatan investasi yang signifikan, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Ia menambahkan bahwa perencanaan pembangunan Jakarta perlu memperhatikan kondisi di masing-masing wilayah. Masih terdapat perbedaan capaian pada sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia.

“Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dan berorientasi pada pemerataan,” kata Pramono.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,21 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Pada Maret 2026, indeks keyakinan konsumen mencapai 145,5, menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jakarta.

Penjualan riil juga meningkat 4,92 persen (year on year) pada Februari 2026. Total pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai 112 juta penumpang pada triwulan pertama 2026.

Inflasi Jakarta tercatat 3,37 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan Inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 439,12 ribu orang atau 4,03 persen, disertai penurunan rasio gini dari 0,441 menjadi 0,423.

“Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah menjadi 5,18 juta orang atau naik 46,8 ribu. Ini perkembangan yang menggembirakan di awal tahun,” kata Pramono.