Berita

Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait standar kriteria sertifikasi kelaikan kapal laut pertahanan. (Foto: Istimewa)

Pertahanan

Kemhan Susun Standar Kelaikan Kapal Laut Pertahanan

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 13:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait standar kriteria sertifikasi kelaikan kapal laut pertahanan, sebagai langkah menyusun regulasi yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Kelaikan Kemhan (Kapuslaik Kemhan) Marsekal Pertama TNI Catur Marwoto Aji M. Eng dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari badan klasifikasi internasional seperti Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), Lloyd’s Register (LR), Det Norske Veritas (DNV), hingga Registro Italiano Navale (RINA). 

Hadir pula perwakilan industri galangan, termasuk PT PAL Indonesia serta galangan swasta nasional yang terdaftar di sektor industri pertahanan.


Dalam forum tersebut, Pusat Kelaikan Kemhan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penerapan regulasi pembangunan maupun pemeliharaan kapal. 

Mereka berasal dari otoritas terkait seperti Pusat Kelaikan Kemhan, Pusat Kelaikan Materiil dan Keselamatan TNI AL, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, PT PAL Indonesia, serta badan klasifikasi.

"FGD ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi pedoman standar keselamatan kapal laut pertahanan, baik untuk kebutuhan patroli maupun operasi tempur," demikian keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat, 17 April 2026.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari peserta. Berbagai pertanyaan dan masukan mengemuka, terutama terkait pentingnya standar sertifikasi kelaikan yang jelas dan terukur sebagai acuan dalam pembangunan kapal pertahanan nasional.

Para peserta juga mendorong agar hasil pembahasan segera diwujudkan dalam bentuk regulasi yang konkret, sehingga mampu memberikan kepastian standar bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ini.

Kegiatan ini turut dihadiri pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk perwakilan Pusat Alat Peralatan Pertahanan Baloghan Kemhan, Pusat Teknologi Wahana Laut Batekhan Kemhan, serta Bintek Angkatan yang diwakili Dinas Materiil TNI AL.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya