Berita

Ilustrasi (Imagined by Babbe)

Dunia

Iran Ingin Ubah Hormuz Jadi “Gerbang Kripto”

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 12:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah aturan baru mulai diberlakukan Iran bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. 

Salah satu yang paling mencolok adalah kewajiban membayar biaya transit menggunakan mata uang kripto, langkah yang langsung memicu perhatian pelaku industri pelayaran global.

Kebijakan ini muncul di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh di kawasan. Alih-alih meredakan ketegangan, aturan baru ini justru menambah ketidakpastian, terutama karena Iran kini memperketat pengawasan terhadap setiap kapal yang melintas, dengan alasan mencegah penyelundupan senjata.


Dikutip dari Iran Wire, Jumat 17 April 2026, dalam skema yang diterapkan, kapal tanker wajib mengirimkan data muatan (manifes) terlebih dahulu kepada otoritas Iran. 

Setelah diverifikasi, kapal akan menerima instruksi pembayaran dengan tarif sekitar 1 Dolar AS per barel minyak. Pembayaran ini harus dilakukan secara cepat menggunakan kripto, seperti Bitcoin atau stablecoin.

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menegaskan bahwa setiap kapal akan dikenakan biaya dan diperiksa secara individual. Ia menyebut langkah ini penting untuk memastikan aktivitas di Selat Hormuz tetap terkontrol.

“Iran perlu memantau lalu lintas masuk dan keluar untuk mencegah periode ini dimanfaatkan dalam transfer senjata,” ujarnya.

Selain kewajiban pembayaran, Iran juga mengarahkan kapal untuk melintas melalui jalur tertentu yang dekat dengan wilayahnya. Kapal yang tidak mengikuti aturan atau mencoba melintas tanpa izin disebut berisiko menjadi target, menandakan ketegasan kontrol yang kini diterapkan.

Dampaknya mulai terasa di lapangan. Banyak perusahaan pelayaran memilih menunda perjalanan, sementara ratusan kapal dilaporkan masih menunggu kejelasan aturan. Akibatnya, lalu lintas di kawasan Teluk Persia mengalami perlambatan signifikan.

Para analis menilai kebijakan ini bisa berdampak besar terhadap pasar energi global. Posisi strategis Iran di Selat Hormuz membuat kebijakan tersebut berpotensi menjadi alat tawar kuat dalam mengendalikan distribusi minyak dunia.

Sementara itu, laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa stablecoin kemungkinan lebih dipilih dibanding Bitcoin untuk skema pembayaran ini. Alasannya, stablecoin yang dipatok ke Dolar AS menawarkan nilai yang lebih stabil, berbeda dengan Bitcoin yang harganya fluktuatif. Stabilitas ini penting bagi Iran untuk menjaga nilai pendapatan dalam transaksi berskala besar.

Selain itu, penggunaan stablecoin juga dinilai sejalan dengan praktik sebelumnya, di mana pihak Iran kerap menggunakannya dalam berbagai transaksi, termasuk perdagangan minyak dan aktivitas keuangan lainnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya