Berita

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati (kedua dari kiri). (Foto: Humas BGN)

Nusantara

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

JUMAT, 17 APRIL 2026 | 02:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan strategi komunikasi publik guna memastikan informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat dan terbebas dari hoax. 

Penguatan ini menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 16 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, BGN bersama Balai Karantina Indonesia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan sistem filtrasi disinformasi, termasuk menjajaki kerja sama dengan Pemda Jawa Timur sebagai daerah yang telah memiliki praktik baik dalam pengelolaan isu hoax.


Satgas MBG yang diketuai Gubernur Sulawesi Tengah dan dikoordinasikan Wakil Gubernur kini mulai mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih adaptif. Salah satunya melalui produksi konten edukasi dengan pendekatan soft selling dan natural, serta pelibatan influencer atau content creator lokal guna menyampaikan narasi positif kepada masyarakat.

Selain itu, optimalisasi kanal komunikasi publik juga akan dilakukan melalui penayangan konten di videotron pada sejumlah ruas jalan protokol, serta produksi dokumenter yang akan ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BGN. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa penguatan komunikasi publik merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan program MBG di daerah.

“Program MBG memiliki dampak langsung bagi masyarakat, sehingga penting untuk memastikan informasi yang beredar tidak menyesatkan. Upaya filtrasi hoaks dan penguatan literasi digital menjadi bagian dari strategi utama yang kami dorong bersama daerah,” ujar Hida dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 16 April 2026.

Menurut dia, kolaborasi lintas wilayah seperti Pemda Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan disinformasi yang semakin kompleks di era digital.

“Penanganan hoaks tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antardaerah agar strategi komunikasi publik semakin kuat dan terarah,” jelasnya.

Hida juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang relevan dengan karakter masyarakat saat ini, termasuk melalui keterlibatan kreator lokal.

“Kami mendorong pendekatan yang lebih humanis dan dekat dengan keseharian masyarakat. Dengan melibatkan influencer lokal, pesan edukasi diharapkan lebih mudah diterima dan dipercaya,” tutupnya.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya