Kuasa hukum Ketum PPP Muhamad Mardiono, Erfandi. (Foto: Istimewa)
Putusan sela dalam perkara Nomor 74/Pdt.Sus/Parpol/2026/PN.Jkt.Pst yang memerintahkan agar proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi, disambut positif tim hukum Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Kuasa hukum Mardiono, Erfandi menilai, langkah majelis hakim tersebut dinilai tepat untuk memperjelas duduk perkara sekaligus menghadirkan fakta hukum yang lebih komprehensif di persidangan.
“Kami merespons positif putusan sela ini agar perkara menjadi lebih jelas dan terang,” ujar Erfandi kepada wartawan, Kamis 16 April 2026.
Dia menegaskan, pihaknya siap menghadirkan bukti saksi-saksi yang relevan dalam sidang lanjutan guna memperkuat argumentasi hukum yang diajukan.
“Kami siap membawa bukti pada sidang Kamis mendatang dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya sesuai kebutuhan pembuktian. Hal ini penting agar seluruh fakta dapat terungkap secara terang benderang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erfandi menilai bahwa kehadiran saksi menjadi elemen krusial dalam perkara sengketa partai politik, sebagaimana praktik yang juga terjadi dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Dengan pemeriksaan saksi, diharapkan proses persidangan dapat berjalan secara objektif, transparan," pungkasnya.
Dalam kutipan Amar Putusan Sela yang dibacakan melalui E-cort Mahkamah Agung, Majelis Hakim menyatakan: "Eksepsi tentang kewenangan absolut tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara nomor 74/pdt.sus/parpol/2026/PN.Jkt.Pst Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut".
Sengketa yang diajukan M. Thobahul Aftoni, Subadri Ushukuddin dan Ahkmad Saiful Hakim ini berkaitan dengan keabsahan proses dan hasil Muktamar X, termasuk tata cara persidangan, proses pemilihan, dan legitimasi klaim ketua umum yang muncul dari dua kubu.
Oleh karena itu, menurut Majelis, perkara tersebut termasuk kategori sengketa keperdataan dalam tubuh partai politik sebagaimana diatur dalam UU 2/2011 tentang Partai Politik.
Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
