Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 14:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akhirnya buka suara terkait memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan blokade terhadap Iran. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menegaskan bahwa akar persoalan utama bukanlah perdagangan atau energi, melainkan konflik militer yang terus bereskalasi. Ia menekankan bahwa solusi paling mendasar adalah menghentikan konflik secepat mungkin. 

“Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin,” ujar Guo, sembari mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk, dikutip dari Global Times, Selasa 14 April 2026.


China juga menyatakan siap berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan global, terutama energi.

Ketegangan meningkat setelah AS resmi memberlakukan blokade pada Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat. Militer AS menyatakan akan menghentikan seluruh kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump melalui media sosial, menyusul gagalnya perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad.

Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut kemungkinan gencatan senjata dengan Iran akan segera berakhir. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas ke kawasan yang lebih besar.

Dari pihak Iran, respons keras langsung disampaikan. Militer Iran menyebut blokade AS sebagai tindakan ilegal dan bahkan menyamakannya dengan pembajakan. Mereka juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhan Iran terganggu, maka tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman.

Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional menegaskan bahwa secara hukum internasional, tidak ada negara yang berhak memblokade selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini semakin menambah kontroversi atas langkah Washington.

Pengamat hubungan internasional dari China, Li Haidong, menilai kebijakan AS berpotensi memperluas dampak konflik ke seluruh dunia. 

"Blokade di Selat Hormuz tidak hanya mengganggu ekspor minyak Iran, tetapi juga dapat memukul negara-negara pengimpor energi di Eropa dan Asia, sehingga memperbesar tekanan terhadap ekonomi global," kata Li.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya