Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Global

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 14:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akhirnya buka suara terkait memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan blokade terhadap Iran. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menegaskan bahwa akar persoalan utama bukanlah perdagangan atau energi, melainkan konflik militer yang terus bereskalasi. Ia menekankan bahwa solusi paling mendasar adalah menghentikan konflik secepat mungkin. 

“Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin,” ujar Guo, sembari mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk, dikutip dari Global Times, Selasa 14 April 2026.


China juga menyatakan siap berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan global, terutama energi.

Ketegangan meningkat setelah AS resmi memberlakukan blokade pada Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat. Militer AS menyatakan akan menghentikan seluruh kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump melalui media sosial, menyusul gagalnya perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad.

Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut kemungkinan gencatan senjata dengan Iran akan segera berakhir. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas ke kawasan yang lebih besar.

Dari pihak Iran, respons keras langsung disampaikan. Militer Iran menyebut blokade AS sebagai tindakan ilegal dan bahkan menyamakannya dengan pembajakan. Mereka juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhan Iran terganggu, maka tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman.

Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional menegaskan bahwa secara hukum internasional, tidak ada negara yang berhak memblokade selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini semakin menambah kontroversi atas langkah Washington.

Pengamat hubungan internasional dari China, Li Haidong, menilai kebijakan AS berpotensi memperluas dampak konflik ke seluruh dunia. 

"Blokade di Selat Hormuz tidak hanya mengganggu ekspor minyak Iran, tetapi juga dapat memukul negara-negara pengimpor energi di Eropa dan Asia, sehingga memperbesar tekanan terhadap ekonomi global," kata Li.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya