Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 14:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akhirnya buka suara terkait memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan blokade terhadap Iran. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menegaskan bahwa akar persoalan utama bukanlah perdagangan atau energi, melainkan konflik militer yang terus bereskalasi. Ia menekankan bahwa solusi paling mendasar adalah menghentikan konflik secepat mungkin. 

“Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin,” ujar Guo, sembari mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk, dikutip dari Global Times, Selasa 14 April 2026.


China juga menyatakan siap berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan global, terutama energi.

Ketegangan meningkat setelah AS resmi memberlakukan blokade pada Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat. Militer AS menyatakan akan menghentikan seluruh kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump melalui media sosial, menyusul gagalnya perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad.

Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut kemungkinan gencatan senjata dengan Iran akan segera berakhir. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas ke kawasan yang lebih besar.

Dari pihak Iran, respons keras langsung disampaikan. Militer Iran menyebut blokade AS sebagai tindakan ilegal dan bahkan menyamakannya dengan pembajakan. Mereka juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhan Iran terganggu, maka tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman.

Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional menegaskan bahwa secara hukum internasional, tidak ada negara yang berhak memblokade selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini semakin menambah kontroversi atas langkah Washington.

Pengamat hubungan internasional dari China, Li Haidong, menilai kebijakan AS berpotensi memperluas dampak konflik ke seluruh dunia. 

"Blokade di Selat Hormuz tidak hanya mengganggu ekspor minyak Iran, tetapi juga dapat memukul negara-negara pengimpor energi di Eropa dan Asia, sehingga memperbesar tekanan terhadap ekonomi global," kata Li.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya