Berita

Ilustrasi Selat Hormuz (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube ABC News)

Dunia

China Minta Semua Pihak Menahan Diri usai AS Blokade Selat Hormuz

SELASA, 14 APRIL 2026 | 14:52 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah China akhirnya buka suara terkait memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan blokade terhadap Iran. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menegaskan bahwa akar persoalan utama bukanlah perdagangan atau energi, melainkan konflik militer yang terus bereskalasi. Ia menekankan bahwa solusi paling mendasar adalah menghentikan konflik secepat mungkin. 

“Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin,” ujar Guo, sembari mendesak semua pihak menahan diri agar situasi tidak semakin memburuk, dikutip dari Global Times, Selasa 14 April 2026.


China juga menyatakan siap berperan dalam menjaga stabilitas kawasan, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan global, terutama energi.

Ketegangan meningkat setelah AS resmi memberlakukan blokade pada Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat. Militer AS menyatakan akan menghentikan seluruh kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Trump melalui media sosial, menyusul gagalnya perundingan damai antara AS dan Iran yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad.

Situasi semakin memanas ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut kemungkinan gencatan senjata dengan Iran akan segera berakhir. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas ke kawasan yang lebih besar.

Dari pihak Iran, respons keras langsung disampaikan. Militer Iran menyebut blokade AS sebagai tindakan ilegal dan bahkan menyamakannya dengan pembajakan. Mereka juga memperingatkan bahwa jika keamanan pelabuhan Iran terganggu, maka tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman yang akan aman.

Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional menegaskan bahwa secara hukum internasional, tidak ada negara yang berhak memblokade selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hal ini semakin menambah kontroversi atas langkah Washington.

Pengamat hubungan internasional dari China, Li Haidong, menilai kebijakan AS berpotensi memperluas dampak konflik ke seluruh dunia. 

"Blokade di Selat Hormuz tidak hanya mengganggu ekspor minyak Iran, tetapi juga dapat memukul negara-negara pengimpor energi di Eropa dan Asia, sehingga memperbesar tekanan terhadap ekonomi global," kata Li.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya