Sutrisno Iwantono (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube NTV)
Di tengah berbagai kekhawatiran soal kondisi global, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Namun jika melihat lebih dekat ke lapangan, pelaku usaha justru mulai menunjukkan sikap yang jauh lebih hati-hati.
Ketua Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menggambarkan situasi saat ini sebagai fase “menunggu kepastian”.
Menurutnya, dunia usaha belum melihat adanya sinyal yang cukup kuat untuk bergerak agresif. Ketidakpastian global -- mulai dari konflik geopolitik hingga fluktuasi harga energi -- membuat banyak perusahaan memilih strategi bertahan.
“Pelaku usaha menunggu sampai ada kepastian yang memberikan kenyamanan untuk bergerak,” urainya dalam sebuah podcast, dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 14 April 2026.
Sikap wait and see ini bukan tanpa alasan. Meski secara makro ekonomi Indonesia masih terlihat stabil, dampak di tingkat mikro sudah mulai terasa.
Sutrisno menekankan bahwa tekanan sebenarnya sudah dirasakan pelaku usaha, terutama di sektor-sektor yang terhubung langsung dengan pasar global.
Industri manufaktur berbasis ekspor menjadi salah satu yang paling terpukul. Gangguan rantai pasok, penurunan permintaan global, serta kenaikan biaya produksi menjadi kombinasi tekanan yang sulit dihindari.
Selain itu, sektor properti juga mulai menunjukkan pelemahan, seiring dengan menurunnya daya dorong investasi.
Namun, katanya, tidak semua sektor berada dalam tekanan yang sama. Ada beberapa bidang yang justru relatif lebih tangguh menghadapi gejolak ini, seperti sektor Kesehatan, kebutuhan pokok, layanan publik, dan ekonomi digital.
Sektor-sektor ini dinilai memiliki permintaan yang lebih stabil, sehingga mampu bertahan di tengah ketidakpastian.
Dampak lain yang mulai terlihat adalah pada pasar tenaga kerja. Sutrisno mengakui bahwa tekanan sudah mulai terasa, meskipun belum sampai pada gelombang PHK besar-besaran.
Alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif, banyak perusahaan memilih langkah yang lebih moderat, seperti mengurangi jam kerja, mendorong karyawan untuk multitasking, dan menahan perekrutan tenaga kerja baru.
Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan bisnis.
“Rekrutmen melambat karena investasi belum berkembang,” jelasnya.
Dalam situasi seperti ini, Sutrisno juga menyoroti pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ketenagakerjaan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja memang penting, tetapi regulasi yang terlalu ketat justru bisa menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha.
Jika tekanan biaya semakin besar, bukan tidak mungkin perusahaan akan mencari alternatif efisiensi lain -- termasuk beralih ke otomatisasi.
Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotik bisa menjadi pilihan jika biaya tenaga kerja dianggap tidak lagi kompetitif.
Karena itu, ia menekankan perlunya kebijakan yang harmonis seperti tetap melindungi pekerja namun tidak menghambat fleksibilitas dunia usaha.
Pandangan Sutrisno memberikan perspektif penting: stabilitas ekonomi secara makro tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Di satu sisi, indikator nasional masih terlihat aman. Namun di sisi lain, pelaku usaha sudah mulai mengerem aktivitasnya.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa kewaspadaan perlu dijaga. Jika ketidakpastian global terus berlanjut, tekanan yang saat ini masih “tertahan” bisa saja mulai terasa lebih luas -- baik bagi dunia usaha maupun masyarakat.
