Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
PELEMAHAN Rupiah ke level di atas Rp17.000 akibat badai geopolitik Timur Tengah dan pelarian modal menuntut jangkar kebijakan yang lebih kredibel. Sinergi presisi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mutlak diperlukan guna menstabilkan ekspektasi pasar, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan ketersediaan likuiditas valas demi melindungi fundamental makroekonomi nasional dari guncangan eksternal.
Layar terminal Bloomberg pekan ini menampilkan angka yang menyesakkan dada bagi otoritas moneter kita: Rupiah resmi bertengger di atas level Rp17.000 per Dolar AS. Bagi publik, ini mungkin sekadar angka di halaman bisnis. Namun, bagi industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor dan pemerintah yang memikul beban subsidi energi, ini adalah alarm keras yang memekakkan telinga. Kita tidak sedang menghadapi gejolak musiman, melainkan badai ganda yang datang dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan pengetatan likuiditas global yang belum kunjung reda.
Ketegangan di Selat Hormuz telah melambungkan harga minyak Brent melampaui 100 Dolar AS per barel. Bagi Indonesia, yang kini merupakan importir neto minyak, setiap kenaikan harga minyak adalah pukulan telak bagi neraca perdagangan dan beban fiskal. Ketika harga komoditas energi naik bersamaan dengan menguatnya Dolar AS, tekanan terhadap nilai tukar menjadi tak terelakkan.
Investor global, yang secara alami bersifat oportunistik dan penakut, mulai mengalihkan dana mereka ke aset safe haven, meninggalkan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena risk-off ini tercatat nyata dengan jual neto investor asing di pasar SBN mencapai triliunan rupiah dalam hitungan pekan.
Namun, kita tidak boleh hanya menyalahkan faktor eksternal. Hasil Survei Ahli Ekonomi LPEM UI Semester I-2026 terhadap 85 ekonom menunjukkan bahwa hampir separuh ahli menilai kondisi ekonomi saat ini memburuk. Ada persepsi yang merambat bahwa "jangkar" stabilitas kita mulai goyah. Pelebaran defisit APBN yang mulai tampak di awal tahun tetap memberikan tekanan psikologis pada nilai tukar. Pasar mulai bertanya-tanya: sampai kapan cadangan devisa kita sanggup melakukan intervensi jika tekanan ini bersifat persisten? Di sinilah kredibilitas kebijakan diuji. Jika pasar mencium aroma ketidakpastian dalam koordinasi moneter dan fiskal, maka pelarian modal akan semakin deras.
Bank Indonesia (BI) kini berdiri di depan dilema klasik yang menyiksa. Menaikkan suku bunga (BI Rate) mungkin bisa menahan pelarian modal dan menstabilkan Rupiah, namun ia berisiko mencekik pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai melambat. Di sisi lain, membiarkan Rupiah mencari titik keseimbangan baru tanpa intervensi yang memadai berisiko memicu inflasi dari barang impor (imported inflation). Survei LPEM mencatat bahwa tekanan inflasi di mata para ekonom telah meningkat secara signifikan. Ini adalah sinyal merah bagi daya beli masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah penguatan bauran kebijakan moneter-fiskal yang lebih kredibel dan transparan. Pertama, BI perlu memastikan ketersediaan likuiditas valas di pasar domestik melalui instrumen yang lebih atraktif bagi eksportir untuk memarkirkan dolar mereka di dalam negeri. Skema DHE (Devisa Hasil Ekspor) harus dievaluasi efektivitasnya di tengah kurs yang fluktuatif. Kedua, pemerintah harus memberikan sinyal tegas bahwa disiplin fiskal tetap menjadi "harga mati". Rencana revisi UU Keuangan Negara yang berpotensi melonggarkan batas defisit 3 persen harus dikomunikasikan dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi bumerang bagi peringkat utang kita.
Selain itu, diversifikasi pasar ekspor dan penguatan nilai tambah industri domestik harus dipercepat. Ketergantungan pada komoditas mentah membuat kita sangat rentan terhadap ayunan harga global. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi harus diimbangi dengan efisiensi biaya logistik agar daya saing tetap terjaga meski kurs melemah. Sektor perbankan juga perlu waspada terhadap potensi kenaikan risiko kredit (NPL) jika suku bunga tetap tinggi dalam waktu lama.
Pada akhirnya, resiliensi ekonomi Indonesia telah teruji dalam berbagai krisis. Fundamental makroekonomi kita, yang didukung oleh kekayaan sumber daya dan struktur demografi, masih menjadi daya tarik jangka panjang bagi investor global. Gejolak hari ini harus dipandang sebagai momen untuk memperkuat jangkar kebijakan, bukan justru melonggarkannya.
Stabilitas bukanlah hadiah cuma-cuma dari pasar, melainkan buah dari konsistensi dan keberanian untuk mengambil keputusan pahit demi masa depan yang lebih manis. Navigasi yang presisi di tengah prahara global inilah yang akan menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau sekadar penyintas.
Artikel ini merupakan opini akademik berbasis data dari Hasil Survei Ahli Ekonomi LPEM UI Semester I-2026, Bloomberg, IMF, World Bank, Reuters, East Asia Forum, Moody's, dan Fitch.
*Penulis adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
