Berita

Wagub Jawa Timur Emil Dardak. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Wagub Jatim Pastikan Pemerintahan Tulungagung Tak Terpengaruh OTT KPK

SENIN, 13 APRIL 2026 | 16:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, direspons Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. 

“Ya, kita hormati proses hukum yang berlangsung dan memastikan bahwa pelayanan publik harus berjalan lancar,” ujar Emil kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 13 April 2026.

Ia pun memastikan bahwa roda pemerintahan Tulungagung harus terus berjalan. 


“Roda pemerintahan harus terus bergerak tanpa hambatan,” kata Politikus Demokrat ini.

Terkait evaluasi ke depan, Emil mengakui bahwa sejumlah kasus yang menjerat kepala daerah di Jawa Timur menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. 

Karena itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai elemen, termasuk KPK, dalam upaya pembenahan sistem tata kelola pemerintahan.

“Jadi bagaimana itu adalah sebuah upaya untuk meminimalisir dan terus meminimalisir potensi risiko penyimpangan tata kelola,” kata Emil.

Ia mengingatkan agar tidak ada rasa puas diri dalam sistem pengawasan yang telah berjalan.

“Kita jadi mengetahui ada ruang-ruang lagi yang bisa diperbaiki,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya