Berita

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Politik

Skenario Mengganti Prabowo dengan Gibran Dinilai Kesalahan Besar

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 13:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo Subianto memicu respons keras dari berbagai kalangan. Wacana tersebut dinilai bukan hanya provokatif, tetapi juga mengabaikan kompleksitas kekuatan politik nasional.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio menegaskan, narasi soal makar atau upaya menggulingkan kekuasaan tidak bisa dipandang enteng, apalagi sekadar menjadi bahan wacana publik.

“Makar itu nggak mudah, bos. Tanpa senjata sulit dilakukan,” ujar Hensa, sapaan akrabnya, lewat kanal Youtube, Jumat, 10 April 2026. 


Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya skenario politik yang sedang dimainkan di balik riuhnya pernyataan tersebut. Ia menyinggung munculnya narasi di ruang publik yang mulai berani berbicara soal penggulingan kekuasaan sejak Gibran Rakabuming Raka berada di posisi wakil presiden.

“Dulu kita ragu-ragu menggulingkan Prabowo karena Gibran naik, sekarang tidak,” katanya.

Namun Hendri mengingatkan, cara pandang semacam itu justru menunjukkan kesalahan membaca peta politik. Ia menilai ada pihak yang menganggap menjatuhkan Prabowo lebih dulu akan membuka jalan mudah untuk menghadapi Gibran.

“Ada yang berpikir nggak apa-apa Gibran saja, yang penting Prabowo turun dulu. Wah, Anda salah,” tegasnya.

Menurutnya, asumsi bahwa Gibran akan menjadi titik lemah adalah keliru besar. Ia menekankan bahwa Gibran memiliki faktor penopang kekuatan politik yang sangat signifikan, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Jangan disangka kemudian Gibran mudah dijatuhkan atau dipaksa pemilu cepat seperti zaman Habibie dulu. Belum tentu,” ujarnya.

Ia bahkan menilai, jika Gibran sudah berada dalam lingkar kekuasaan, maka Jokowi tidak akan tinggal diam. Sebaliknya, akan ada upaya kuat untuk menjaga stabilitas kekuasaan tersebut.

“Kalau anaknya sudah jadi wapres, pasti bapaknya akan menahan itu supaya long lasting,” pungkasnya.

Hensat menegaskan, dinamika politik Indonesia tidak sesederhana menjatuhkan satu figur untuk melemahkan yang lain. Ada variabel kekuatan besar yang saling terkait, dan setiap skenario politik harus dibaca dengan kalkulasi yang matang, bukan sekadar spekulasi.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya