Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) dinilai tidak mudah diterapkan karena berpotensi memicu inflasi, khususnya di sektor logistik. Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, saat menyoroti dilema antara perbaikan infrastruktur dan dampak ekonomi.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Sofwan menegaskan bahwa persoalan utama infrastruktur jalan tidak terletak pada jalan nasional, melainkan pada jalan kabupaten/kota yang kondisinya masih belum optimal.

“Persoalannya justru bukan di jalan nasional, tapi di jalan yang berstatus kabupaten/kota,” ujar Sofwan, Jumat 10 April 2026.

Menurut Sofwan, kondisi jalan daerah yang kurang baik berdampak pada distribusi barang dan mempercepat kerusakan infrastruktur. Salah satu penyebabnya adalah kendaraan dengan muatan berlebih atau ODOL yang memperpendek usia jalan.

Karena itu, pemerintah menargetkan penerapan kebijakan zero ODOL untuk menekan kerusakan jalan.

Namun, Sofwan menilai kebijakan tersebut tidak sederhana. Penerapan zero ODOL secara penuh akan berdampak langsung pada biaya logistik.

Pelaku usaha, kata dia, harus menambah jumlah armada serta menanggung peningkatan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang.

“Kalau diterapkan, zero ODOL ini cukup kompleks karena berdampak pada ekosistem logistik dan bisa memicu inflasi,” jelasnya.

Sofwan menilai pemerintah saat ini menghadapi dilema antara menjaga kualitas infrastruktur jalan dan menahan kenaikan biaya distribusi.

Ia menegaskan, DPR akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap seimbang antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi.