Berita

Presiden AS Donald Trump (Tangkapan layar RMOL dari siaran YouTube Times Now)

Dunia

Manuver Gertak Sambal 50 Persen Trump: Strategi Menang atau Sekadar Politik?

JUMAT, 10 APRIL 2026 | 08:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Hanya dalam hitungan jam setelah menyetujui gencatan senjata dua minggu dengan Iran, Presiden Donald Trump kembali mengguncang panggung global. 

Lewat "diplomasi media sosial"-nya, ia mengancam akan memberlakukan tarif impor raksasa sebesar 50 persen bagi negara mana pun yang nekat memasok senjata ke Teheran.

“Negara yang memasok senjata militer ke Iran akan langsung dikenakan tarif… sebesar 50 persen, berlaku segera. Tidak akan ada pengecualian,” tegas Trump, dikutip dari AlJazeera, Jumat 10 April 2026.


Berbeda dengan eskalasi sebelumnya, ancaman kali ini muncul di tengah kondisi yang sangat cair, di mana AS dan Iran baru saja menyepakati jeda tempur selama 14 hari yang dimediasi oleh Pakistan pada 7 April lalu. 

Trump mengklaim ini sebagai "kemenangan total," namun ancaman tarif ini menunjukkan bahwa ia belum berniat menurunkan tensi sepenuhnya.

Meskipun ada gencatan senjata, jalur perdagangan di Selat Hormuz masih tegang. Trump menekan China untuk membantu menjamin keamanan jalur tersebut, atau risiko tarif ini akan benar-benar mendarat di barang-barang Beijing.

Analis melihat ini bukan sekadar soal ekonomi, tapi peringatan keras agar Moskow dan Beijing tidak memanfaatkan masa jeda perang untuk mengisi kembali (re-stock) gudang senjata Iran yang hancur akibat serangan AS beberapa minggu lalu.

Meski terdengar mengerikan, realisasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Trump menghadapi "pagar betis" hukum di dalam negeri.

Sebelumnya, MA Amerika Serikat telah memangkas wewenang presiden dalam menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memaksakan tarif secara sepihak tanpa restu Kongres.

Tanpa jalur cepat IEEPA, pemerintah harus melalui investigasi Section 301 atau jalur legislasi yang memakan waktu berbulan-bulan, bukan "berlaku segera" seperti yang diklaim.

Para pakar cenderung melihat ini sebagai instrumen negosiasi, bukan rencana eksekusi mati.

"Ini adalah bahasa sandi untuk Beijing. Trump ingin memastikan China tetap berada di jalurnya menjelang pertemuan tingkat tinggi dengan Presiden Xi Jinping yang sempat tertunda," ungkap Josh Lipsky dari Atlantic Council.

Jika tarif 50 persen ini benar-benar diketok, dampaknya akan berbalik ke warga AS sendiri. Harga barang elektronik, suku cadang, hingga kebutuhan pokok bisa meroket akibat biaya impor yang membengkak, yang justru dapat menggerus popularitas Trump di mata pemilih domestik.

Langkah ini lebih terlihat sebagai manuver untuk menjaga posisi tawar AS tetap di atas angin selama masa gencatan senjata. Trump sedang memainkan strategi maximum pressure di meja perundingan, sambil memegang "pedang" tarif untuk menakut-nakuti lawan bicaranya.

Kabar terbaru menyebutkan rencana pertemuan Trump dan Xi Jinping dijadwalkan ulang setelah sempat tertunda karena perang. Ancaman tarif ini diprediksi akan menjadi kartu as Trump di meja makan nanti.

Wall Street merespons pengumuman ini dengan volatilitas tinggi, terutama pada saham teknologi yang memiliki ketergantungan besar pada rantai pasok global.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya