Berita

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (Dokumen F-PDIP)

Politik

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

RABU, 08 APRIL 2026 | 10:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peningkatan kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam upaya pembenahan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Kesejahteraan guru dianggap sebagai fondasi utama untuk menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas.

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyampaikan bahwa Komisi X terus mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Tujuannya adalah memastikan kebijakan pendidikan ke depan dapat melindungi guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Semua dari kami, masing-masing dari kami, dari partai apapun, semua sepakat seribu persen bahwa guru harus sejahtera dan upahnya harus layak. Tak ada istilah pakai minimum-minimum lagi, layak,” ujar Bonnie kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.


Selain fokus pada kesejahteraan guru, Bonnie juga menyoroti kesenjangan kondisi pendidikan di berbagai wilayah. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan, mulai dari kondisi sekolah hingga akses layanan pendukung seperti jaringan komunikasi.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa pembenahan pendidikan nasional tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek. Revisi RUU Sisdiknas diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan di daerah.

"Maka kami juga di Komisi X ini sedang bekerja, secara terus-menerus untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Sisdiknas. Dan salah satu fokus dari perhatian kami semua di sini adalah, salah satu dan yang utama tentu saja, kesejahteraan guru,” jelasnya.

Bonnie menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pengajaran. Ia menilai kualitas pendidikan nasional sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran yang relevan dan berkualitas bagi siswa.

“Bagaimana kesejahteraan guru harus pula dibarengi dengan prestasi pengajaran. Karena kita juga menghadapi persoalan mutu pendidikan,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya