Usul JK BBM Naik Berorientasi Memperburuk Pemerintahan Prabowo

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menuai kritik akibat mengusulkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Jika usulan itu diikuti maka berpotensi memperburuk citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Citra Institute, Efriza memandang, dorongan kenaikan harga BBM oleh JK cenderung dipersepsikan publik sebagai usulan dari kacamata kelompok pengusaha. 

“Cara berpikir JK yang seorang pengusaha, kadang juga menimbulkan resistensi di masyarakat, sebab JK sebagai pengusaha berbicara untung dan rugi,” ujar Efriza kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Di samping itu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran saat ini, elite politik yang memiliki latar belakang pengusaha ingin mengambil celah keuntungan.

“Ditengarai kondisi saat ini memang sedang adanya upaya melakukan intervensi oleh elite politik yang memiliki kepentingan ekonomi,” tuturnya. 

Kendati begitu, meskipun suara JK terhadap pemerintah memang tidak bisa diabaikan karena punya pengalaman sebagai Wapres, namun tetap harus berhati-hati menerima usulan dari JK. 

“Karenanya, masyarakat akan kecewa terhadap Pemerintahan Prabowo jika BBM dinaikkan, sebab beban kehidupan masyarakat akan bertambah berat dari biaya hidup dan juga pengeluaran BBM,” demikian Efriza menambahkan. 

Usulan JK itu juga dikaitkan sebagai manuver untuk menciptakan kondisi chaos di masyarakat yang diprediksinya terjadi pada bulan Juli-Agustus 2026.