Berita

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum PPP: Tidak Ada Alasan Tidak Mendukung Pemerintah

SELASA, 07 APRIL 2026 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras pernyataan sejumlah pihak yang dinilai tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh seorang pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.

Dalam forum itu, muncul narasi yang menyebutkan bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.


Menurut Mardiono, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.

“Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono di Jakarta, Selasa 7 April 2026.

Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.

Mardiono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

"Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional," tuturnya.

"Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya