Berita

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum PPP: Tidak Ada Alasan Tidak Mendukung Pemerintah

SELASA, 07 APRIL 2026 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras pernyataan sejumlah pihak yang dinilai tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh seorang pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.

Dalam forum itu, muncul narasi yang menyebutkan bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.


Menurut Mardiono, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.

“Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono di Jakarta, Selasa 7 April 2026.

Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.

Mardiono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

"Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional," tuturnya.

"Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya