Berita

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono. (Foto: Istimewa)

Politik

Ketum PPP: Tidak Ada Alasan Tidak Mendukung Pemerintah

SELASA, 07 APRIL 2026 | 19:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengecam keras pernyataan sejumlah pihak yang dinilai tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan yang disampaikan oleh seorang pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada 31 Maret 2026.

Dalam forum itu, muncul narasi yang menyebutkan bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.


Menurut Mardiono, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.

“Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono di Jakarta, Selasa 7 April 2026.

Mardiono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33.

“Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.

Mardiono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.

"Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional," tuturnya.

"Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar," pungkasnya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya