Berita

Saiful Mujani. (Foto: YouTube Akbar Faizal Uncensored)

Politik

Pernyataan Saiful Mujani sudah Masuk Wilayah Makar

SELASA, 07 APRIL 2026 | 18:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo menuai respons keras dari sejumlah kalangan. 

Salah satunya datang dari aktivis Yulian Paonganan (Ongen), yang menyebut pernyataan itu telah memasuki ranah serius, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ongen menilai bahwa ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024.


“Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” tegas Ongen dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Ia juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu. Ongen menyebut publik mengetahui bahwa Saiful Mujani merupakan pendukung Ganjar Pranowo, kandidat yang kalah dalam kontestasi tersebut.

Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasca pemilu, di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.

“Publik harus tahu konteksnya. Saiful Mujani adalah pendukung Ganjar di Pilpres 2024. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan.

Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng.

“Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” katanya.

Lebih jauh, Ongen menekankan bahwa kondisi global saat ini tidak sedang stabil. Ia menyinggung eskalasi konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dengan blok Amerika Serikat dan Israel, sebagai faktor yang harus menjadi perhatian bersama.

Dalam situasi seperti ini, menurutnya, Indonesia justru membutuhkan soliditas nasional, bukan perpecahan internal.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada konflik besar yang bisa berdampak ke ekonomi global. Indonesia harus kuat, rakyat harus bersatu, bukan malah diajak menjatuhkan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa gejolak politik dalam negeri di tengah tekanan global bisa memperburuk kondisi ekonomi, investasi, hingga stabilitas sosial.

Ongen juga memberikan pesan langsung kepada Saiful Mujani dan kelompok yang sejalan dengannya. Ia menyarankan agar ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini diarahkan ke jalur politik yang sah, yakni melalui pemilu berikutnya.

“Kalau tidak puas, silakan bertarung di Pilpres 2029. Itu jalur demokrasi yang benar. Bukan dengan narasi menjatuhkan pemerintahan,” tegasnya lagi.

Menurutnya, demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara terbuka dan adil. 

Oleh karena itu, segala bentuk upaya di luar mekanisme konstitusional dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya