Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) melalui penyesuaian harga. Ia menilai kebijakan subsidi yang besar berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah beban utang negara.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah harga minyak dunia yang melonjak tinggi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang belum selesai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Bulungan Bergerak, Freeghard Timmy, menyebut menaikkan harga BBM harus melalui perhitungan matang. Mulai dari aspek fiskal, tekanan ekonomi masyarakat, hingga konsekuensi sosial-politik telah menjadi bagian dari kalkulasi pemerintah. 

Meski demikian, Timmy mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan efek domino, terutama terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

"Sebaiknya Pak JK jangan memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidinya. Kesannya Pak JK hendak mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Pada sisi lain, pernyataan pak JK ini menunjukkan ketidakpekaan beliau terhadap kondisi sosial ekonomi dari rakyat yang sedang susah," kata Timmy lewat keterangan tertulisnya, Selasa, 7 April 2026.

Sebagai mantan Wapres, lanjut Timmy, JK diyakini pasti mengetahui kesulitan pemerintah dalam menghadapi krisis global seperti sekarang. Pemerintah harus tetap berjuang menjaga stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.

"Memotong subsidi BBM bukanlah jalan satu-satunya untuk menjaga APBN agar tidak defisit. Pemerintah bisa melakukan efisiensi di berbagai sektor pengeluaran lainnya," sambungnya.

Timmy menyarankan di kondisi krisis global saat ini, sebaiknya JK sebagai negarawan bisa menunjukkan keprihatinannya dan tidak malah menggosok situasi menuju chaos. 

"Sangat disayangkan apabila beliau berada pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah, di saat pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk bisa menghadapi krisis global dengan baik," tutup Timmy.