Berita

Ilustrasi. Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Kenaikan Tiket Pesawat Jangan Bebani Rakyat

SELASA, 07 APRIL 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur ditanggapi Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan kebijakan tersebut harus dikawal ketat agar tidak justru membebani masyarakat secara tidak proporsional.

“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami. Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.


Menurutnya, krisis avtur memang menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan. Namun, solusi yang diambil tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Kalau kenaikan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikatornya, batas waktunya, dan mekanisme evaluasinya. Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” lanjutnya.

Rivqy juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik yang tidak sehat, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan momentum krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.

Lebih lanjut, Rivqy menekankan bahwa pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, tidak hanya saat kondisi naik tetapi juga ketika situasi membaik.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ujarnya.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun.

“Jangan sampai ada kesan: kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi, seolah tidak ada kewajiban untuk menurunkan harga. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” kata Rivqy.

Rivqy lantas meminta pemerintah, regulator, dan maskapai untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya