Berita

Ilustrasi. Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Kenaikan Tiket Pesawat Jangan Bebani Rakyat

SELASA, 07 APRIL 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keputusan pemerintah mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur ditanggapi Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan kebijakan tersebut harus dikawal ketat agar tidak justru membebani masyarakat secara tidak proporsional.

“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami. Sementara transparansi struktur biaya dari maskapai dan kebijakan mitigasi dari pemerintah justru minim,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.


Menurutnya, krisis avtur memang menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan. Namun, solusi yang diambil tidak boleh serta-merta mengorbankan daya beli masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Kalau kenaikan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikatornya, batas waktunya, dan mekanisme evaluasinya. Jangan dibiarkan menjadi kebijakan permanen yang merugikan publik,” lanjutnya.

Rivqy juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap potensi praktik yang tidak sehat, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan momentum krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.

Lebih lanjut, Rivqy menekankan bahwa pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket, tidak hanya saat kondisi naik tetapi juga ketika situasi membaik.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah juga harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ujarnya.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menambahkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun.

“Jangan sampai ada kesan: kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi, seolah tidak ada kewajiban untuk menurunkan harga. Ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” kata Rivqy.

Rivqy lantas meminta pemerintah, regulator, dan maskapai untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya