Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Prabowo Kena Getah karena Bongkar Borok Lama

SELASA, 07 APRIL 2026 | 11:03 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sorotan tajam terhadap pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari upaya membuka persoalan lama yang selama ini tertutup.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, kondisi yang terjadi saat ini bukan semata kesalahan pemerintahan sekarang, melainkan bisa jadi merupakan akumulasi masalah yang tidak diselesaikan di periode sebelumnya.

“Kenapa disalahkan Prabowo? Bagaimana kalau pemerintahan sebelumnya itu tidak memperbaiki borok yang ada, tapi hanya menutupinya?” ujar Hensa, sapaan akrabnya lewat kanal Youtube, Selasa, 7 April 2026.


Ia menduga, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini justru membuka persoalan mendasar agar bisa dibenahi, meski berdampak pada persepsi publik yang negatif.

“Jangan-jangan Prabowo ini sedang membuka borok lama untuk diperbaiki. Tapi karena boroknya terlalu lama ditutupi, ketika dibuka baunya ke mana-mana, akhirnya yang disalahkan justru yang membuka,” jelasnya.

Hensa mencontohkan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang belakangan kembali menjadi sorotan. Ia menilai, kondisi tersebut bisa jadi mencerminkan praktik lama yang sebelumnya tidak terungkap.

“Kenapa sekarang terlihat makin banyak OTT? Bisa jadi karena sebelumnya borok itu ditutup-tutupi,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait ketersediaan BBM nasional yang hanya berkisar 20 hari. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru, melainkan persoalan lama yang baru disadari publik.

“Selama ini kita baru tahu stok BBM kita hanya 20 hari. Padahal itu bukan hanya di era sekarang, tapi sudah lama karena keterbatasan storage. Bandingkan dengan Jepang yang bisa sampai 240 hari,” paparnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya peran mafia migas yang membuat tata kelola energi nasional tidak optimal.
Hendri menilai, jika persoalan tersebut tidak diungkap, publik tidak akan pernah mengetahui kondisi sebenarnya.

“Coba kalau ini tidak dibongkar, kita tidak akan tahu sejak dulu kita hanya punya cadangan BBM 20 harian,” tambahnya.

Meski demikian, ia mengakui pandangannya tersebut masih berupa dugaan. Namun ia melihat ada indikasi bahwa langkah pemerintah saat ini bertujuan memperbaiki kondisi, meski berisiko menanggung citra negatif.

“Saya bisa saja salah, tapi saya menduga Prabowo sedang berusaha membuka borok Indonesia agar bisa disembuhkan. Hanya saja, akibatnya dia yang kena jeleknya, padahal mungkin maksudnya baik,” pungkasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya