Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Pro-Kontra Kebijakan Prabowo Wajar dalam Demokrasi

SELASA, 07 APRIL 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan strategis yang bersifat populis memang kerap menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan.

“Dalam demokrasi, tidak mungkin semua pihak setuju. Pro dan kontra adalah sesuatu yang alamiah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 April 2026.


Ia menjelaskan, kebijakan populis pada dasarnya memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis bagi pelajar yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar.

“Siapa yang tidak suka kalau anak-anak di sekolah mendapatkan asupan makanan? Terlepas dari kritik yang ada, program seperti itu pasti disukai,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga menyinggung program penguatan koperasi di tingkat desa, termasuk melalui skema Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan wujud dari janji politik pemimpin terpilih yang berupaya direalisasikan selama masa jabatan.

“Program-program itu adalah mimpi dari seorang pemenang pemilu yang sedang diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa perbedaan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah hari ini, silakan siapkan alternatif pada 2029. Cari calon presiden lain, dukung gagasannya, dan menangkan,” pungkasnya.


Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

UPDATE

BEI Atur Strategi Dorong Saham RI Kembali ke Panggung Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 08:12

Kakak Beradik di Lubang Buaya Ditemukan Tak Bernyawa Setelah Hanyut di Selokan

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:59

DPR Minta Transisi Tata Niaga Sawit Tak Korbankan Petani

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:41

Meksiko Siap Tampung Timnas Piala Dunia Iran

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:30

Bersih-Bersih FTSE Russell: Empat Saham Indonesia Didepak dari Indeks Global

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:21

STOXX 600 dan DAX Melonjak Berkat Meredanya Risiko Energi

Selasa, 26 Mei 2026 | 07:03

Utang Kapal dari Inggris

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:46

Pemprov Papua Harus Punya Wewenang Beri Izin Tambang

Selasa, 26 Mei 2026 | 06:23

Sembilan Tokoh Didapuk jadi Tim Formatur Kongres Kembali ke UUD 1945 Asli

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:59

Wagub Jabar Berharap Persib Bisa Bicara Banyak di Level Asia

Selasa, 26 Mei 2026 | 05:39

Selengkapnya