Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Pro-Kontra Kebijakan Prabowo Wajar dalam Demokrasi

SELASA, 07 APRIL 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan strategis yang bersifat populis memang kerap menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan.

“Dalam demokrasi, tidak mungkin semua pihak setuju. Pro dan kontra adalah sesuatu yang alamiah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 April 2026.


Ia menjelaskan, kebijakan populis pada dasarnya memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis bagi pelajar yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar.

“Siapa yang tidak suka kalau anak-anak di sekolah mendapatkan asupan makanan? Terlepas dari kritik yang ada, program seperti itu pasti disukai,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga menyinggung program penguatan koperasi di tingkat desa, termasuk melalui skema Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan wujud dari janji politik pemimpin terpilih yang berupaya direalisasikan selama masa jabatan.

“Program-program itu adalah mimpi dari seorang pemenang pemilu yang sedang diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa perbedaan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah hari ini, silakan siapkan alternatif pada 2029. Cari calon presiden lain, dukung gagasannya, dan menangkan,” pungkasnya.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya