Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Pro-Kontra Kebijakan Prabowo Wajar dalam Demokrasi

SELASA, 07 APRIL 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan strategis yang bersifat populis memang kerap menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan.

“Dalam demokrasi, tidak mungkin semua pihak setuju. Pro dan kontra adalah sesuatu yang alamiah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 April 2026.


Ia menjelaskan, kebijakan populis pada dasarnya memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis bagi pelajar yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar.

“Siapa yang tidak suka kalau anak-anak di sekolah mendapatkan asupan makanan? Terlepas dari kritik yang ada, program seperti itu pasti disukai,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga menyinggung program penguatan koperasi di tingkat desa, termasuk melalui skema Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan wujud dari janji politik pemimpin terpilih yang berupaya direalisasikan selama masa jabatan.

“Program-program itu adalah mimpi dari seorang pemenang pemilu yang sedang diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa perbedaan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah hari ini, silakan siapkan alternatif pada 2029. Cari calon presiden lain, dukung gagasannya, dan menangkan,” pungkasnya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya