Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Pro-Kontra Kebijakan Prabowo Wajar dalam Demokrasi

SELASA, 07 APRIL 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan strategis yang bersifat populis memang kerap menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan.

“Dalam demokrasi, tidak mungkin semua pihak setuju. Pro dan kontra adalah sesuatu yang alamiah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 April 2026.


Ia menjelaskan, kebijakan populis pada dasarnya memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis bagi pelajar yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar.

“Siapa yang tidak suka kalau anak-anak di sekolah mendapatkan asupan makanan? Terlepas dari kritik yang ada, program seperti itu pasti disukai,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga menyinggung program penguatan koperasi di tingkat desa, termasuk melalui skema Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan wujud dari janji politik pemimpin terpilih yang berupaya direalisasikan selama masa jabatan.

“Program-program itu adalah mimpi dari seorang pemenang pemilu yang sedang diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa perbedaan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah hari ini, silakan siapkan alternatif pada 2029. Cari calon presiden lain, dukung gagasannya, dan menangkan,” pungkasnya.


Populer

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

Rabu, 28 Oktober 2026 | 08:24

HLN ke-81: PLN Perkuat Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 07:47

IKA FH Undip Gelar Konsolidasi, Ini yang Dibahas

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:55

Tolak Usul Luhut, PKS Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:25

Telkom Perkuat Transparansi Ekosistem Pengadaan Digital Nasional Lewat SPSE V5

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:57

Konser Andrea Bocelli Turut Serukan Solidaritas Palestina Tuai Apresiasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:28

Menanti Negarawan di Tengah Oase Pragmatisme

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:55

InfraNexia Perkuat Kesiapan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:25

Revitalisasi Intisab Siapkan Kepemimpinan Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:59

Kemerdekaan yang Belum Selesai: Dari Cita-Cita 1945 ke Amarah Gen Z

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:30

Selengkapnya