Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: FB Prabowo)

Politik

Pro-Kontra Kebijakan Prabowo Wajar dalam Demokrasi

SELASA, 07 APRIL 2026 | 09:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Menurutnya, setelah satu setengah tahun pemerintahan berjalan, berbagai kebijakan strategis yang bersifat populis memang kerap menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan.

“Dalam demokrasi, tidak mungkin semua pihak setuju. Pro dan kontra adalah sesuatu yang alamiah,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 7 April 2026.


Ia menjelaskan, kebijakan populis pada dasarnya memiliki daya tarik kuat di masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis bagi pelajar yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar.

“Siapa yang tidak suka kalau anak-anak di sekolah mendapatkan asupan makanan? Terlepas dari kritik yang ada, program seperti itu pasti disukai,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga menyinggung program penguatan koperasi di tingkat desa, termasuk melalui skema Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan wujud dari janji politik pemimpin terpilih yang berupaya direalisasikan selama masa jabatan.

“Program-program itu adalah mimpi dari seorang pemenang pemilu yang sedang diwujudkan,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa perbedaan pandangan politik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat.

“Kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah hari ini, silakan siapkan alternatif pada 2029. Cari calon presiden lain, dukung gagasannya, dan menangkan,” pungkasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Rupiah Undervalued: Cerita yang Terus Diulang

Senin, 27 April 2026 | 03:42

Truk Pengangkut Tembakau Terguling di Ruas Tol Jangli-Gayamsari

Senin, 27 April 2026 | 03:21

Pemerintahan Jokowi Berhasil Lakukan Kemiskinan Struktural

Senin, 27 April 2026 | 02:58

Menyorot Peran Indonesia dalam Stabilitas Asia Tenggara

Senin, 27 April 2026 | 02:35

Pakar Sebut Korporasi Kapitalis Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Senin, 27 April 2026 | 02:12

Pemerintahan Jokowi Beri Jalan Lahirnya Fasisme

Senin, 27 April 2026 | 01:51

Bonus Rp1 Miliar untuk Pemain Persib Ternyata Berasal dari Maruarar Sirait

Senin, 27 April 2026 | 01:30

Strategi Memutus Rantai “Feederism” di Selat Malaka

Senin, 27 April 2026 | 01:12

Tiket Pesawat Tak Perlu Naik meski Harga Avtur Melonjak

Senin, 27 April 2026 | 00:45

Pelaku Penembakan di WHCD Dipastikan Beraksi Sendirian

Senin, 27 April 2026 | 00:42

Selengkapnya