Berita

Seminar Nasional bertajuk 'Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia (Pasca KUHAP dan KUHP berlaku)' di Jakarta Utara. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

SELASA, 07 APRIL 2026 | 05:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Acara Halalbihalal dan Seminar Nasional bertema “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia” yang digelar Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) di Jakarta Utara pada Senin malam, 6 April 2026, diramaikan pensiunan jenderal polisi hingga akademisi hukum.

Pembina Petisi Ahli, Komjen (Purn) Ito Sumardi menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam membangun sistem hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

"Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan tekanan global," kata mantan Kabareskrim Polri ini.


Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution memastikan posisinya sebagai wadah kolaboratif para praktisi, akademisi, dan ahli hukum yang tidak berafiliasi sebagai organisasi advokat, namun terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen penegak hukum.

Petisi Ahli juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh institusi penegak hukum, menjaga independensi dan marwah hukum, mendorong reformasi hukum yang berkeadilan

"Serta menjadi jembatan komunikasi antara hukum nasional dan komunitas internasional," kata Pitra.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan; Jaksa Ahli Utama Jampidum Kejagung,  Frihartono; Hakim, Mahendra Sinaga; Advokat, Fredrich Yunadi; Akademisi Hukum, Prof. Firman Wijaya; Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi; Praktisi Hukum, Irjen (Purn) Ricky Sitohang; Kadiv Hukum Polri, Irjen Agus Nugroho; Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan serta tokoh media nasional Aiman Witjaksono.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya