Berita

Seminar Nasional bertajuk 'Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia (Pasca KUHAP dan KUHP berlaku)' di Jakarta Utara. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

SELASA, 07 APRIL 2026 | 05:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Acara Halalbihalal dan Seminar Nasional bertema “Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia” yang digelar Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) di Jakarta Utara pada Senin malam, 6 April 2026, diramaikan pensiunan jenderal polisi hingga akademisi hukum.

Pembina Petisi Ahli, Komjen (Purn) Ito Sumardi menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam membangun sistem hukum yang berintegritas, berkeadilan, dan berorientasi pada kepastian hukum.

"Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan tekanan global," kata mantan Kabareskrim Polri ini.


Presiden Petisi Ahli Pitra Romadoni Nasution memastikan posisinya sebagai wadah kolaboratif para praktisi, akademisi, dan ahli hukum yang tidak berafiliasi sebagai organisasi advokat, namun terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen penegak hukum.

Petisi Ahli juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh institusi penegak hukum, menjaga independensi dan marwah hukum, mendorong reformasi hukum yang berkeadilan

"Serta menjadi jembatan komunikasi antara hukum nasional dan komunitas internasional," kata Pitra.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan; Jaksa Ahli Utama Jampidum Kejagung,  Frihartono; Hakim, Mahendra Sinaga; Advokat, Fredrich Yunadi; Akademisi Hukum, Prof. Firman Wijaya; Penasihat Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi; Praktisi Hukum, Irjen (Purn) Ricky Sitohang; Kadiv Hukum Polri, Irjen Agus Nugroho; Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan serta tokoh media nasional Aiman Witjaksono.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya