Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Purbaya: Masyarakat Tidak Usah Khawatir, Uang Kita Cukup

SENIN, 06 APRIL 2026 | 20:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memakai Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dimiliki sebesar Rp420 triliun untuk mengantisipasi lonjakan subsidi BBM jika harga minyak dunia tak terkendali.

Saat ini, pemerintah kata Purbaya masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas APBN meski harga minyak bergerak naik. Bahkan, dengan asumsi harga minyak rata-rata 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun, defisit anggaran diyakini masih bisa dijaga di bawah 3 persen.

"Saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata 100 Dolar AS per barrel sampai akhir tahun dan dengan pemotongan di sana sini, penghematan di sana sini kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen di saat itu," kata Purbaya di Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin, 6 April 2026.


Namun, ia juga mengantisipasi skenario terburuk apabila harga minyak melonjak lebih tinggi dari perkiraan.

"Kalau ke pepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi saja saya tidak terkendali misalnya. Selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau ke pepet itu masih bisa dipakai,"tegasnya.

Meski membuka peluang tersebut, Purbaya menegaskan bahwa langkah penggunaan SAL untuk menghadapi dinamika yang terjadi masih cukup jauh. 

Dia meyakini, potensi harga minyak di atas 100 dolar AS per barel tidak akan bertahan lama, karena kondisi politik yang sedang terjadi di Amerika Serikat terutama gelombang demonstrasi di negara Paman Sam itu.

“Tapi rasanya kita ke sana (pakai SAL) masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 Dolar AS untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa,” tambah Purbaya. 

Purbaya pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir, karena saat ini pemerintah masih memiliki banyak uang untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.

"Jadi, masyarakat tidak usah khawatir dan berspekulasi bahwa negara kehabisan uang. Uangnya banyak, kayak orang beunghar (kaya) lah. Uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung cukup," tandasnya.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya