REFORMASI lahir bulan Mei 1998. Menjelang hampir 'Tiga Dasawarsa'. Berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rejim demokrasi di negara-negara dengan penghasilan per kapita 1500 dolar (dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP)-Dolar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun.
Pada tingkat penghasilan per kapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000 Dolar AS, daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500.
Di mana Posisi Indonesia?
Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan per kapita Indonesia diperkirakan sekitar 4.000 Dolar AS sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6.600 Dolar AS.
Demikian pernyataan Prof. Dr. Boediono, M.Ec. dalam pidato pengukuhan Guru Besar, Sabtu, 24 Februari 2007. Ini berarti 'dua dasawarsa' lalu.
Kita memulai dengan bertanya ke mana perjalanan yang kita lakukan selama hampir 'tiga dekade' ini akan membawa kita? Jawabannya, dengan sejumlah catatan penting, adalah: ya, kita pada jalur yang benar.
Pada tahap awal, faktor ekonomi sangat menentukan. Pada tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, demokrasi pada gilirannya akan makin menjadi penentu keberlanjutan peningkatan kemakmuran.
Hubungan positif timbal balik antara ekonomi dan demokrasi makin kuat. Pada setiap tahap, peran kelompok pembaharu, yaitu suatu koalisi kekuatan lintas kelompok masyarakat yang disatukan oleh platform yang mendukung modernisasi dan demokratisasi, sangat krusial.
Kelompok ini akan tumbuh subur dalam lingkungan ekonomi yang tumbuh secara tersebar (broad based) dan dilandasi oleh tata kelola yang baik dan iklim usaha yang sehat.
Merawat Demokrasi
Risiko yang paling mendasar bagi Indonesia adalah pertama, bagaimana menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa sepanjang perjalanan transformasinya.
Kita memiliki modal politik yang cukup untuk ini, tetapi ia harus terus-menerus dipupuk kembali dan diperkuat.
Program penguatan kesadaran berbangsa dan nation building harus tetap menjadi bagian integral dari pembangunan Indonesia. Keikutsertaan kita dalam globalisasi tidak boleh melengahkan kita dalam nation building.
Pada tahap ini Indonesia sebaiknya memberikan prioritas tertinggi bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan sejauh mungkin menghindari krisis ekonomi.
Untuk mendukung kinerja ekonomi, kita harus berani menarik garis strategis mengenai imbangan yang pas antara teknokrasi dan demokrasi. Sementara itu, berbagai kerawanan akan bersama kita dan demokrasi yang baru mekar ini perlu dikawal.
Risiko besar ketiga adalah apabila kelompok pembaharu yang handal tidak dapat berkembang. Apabila ini terjadi proses transformasi akan mandeg di tengah jalan atau membelok salah arah.
Tantangan Demokrasi
Pengalaman sejarah kita dan negara lain mengindikasikan bahwa timbulnya KKN, kroni-isme dan praktek monopolistik merupakan faktor risiko besar yang menghadang kita.
Kita tidak boleh mengulang pengalaman pahit kita. Kelompok pembaharu yang diharapkan mengawal proses transformasi agar tetap berjalan, dan berjalan di jalur yang benar.
Perkembangan kelompok ini dapat dan perlu didorong dengan: (1) menjaga agar pertumbuhan ekonomi tersebar dan ditopang oleh good governance dan iklim usaha yang sehat, (2) mendorong perkembangan UKM, (3) mengupayakan penyatuan kekuatan pribumi dan non-pribumi, (4) menyediakan pendidikan bermutu bagi kelompok pembaharu dan (5) tetap menjaga keterbukaan dan interaksi kita dengan dunia luar.
Demokrasi Tanpa Jiwa
Romo Franz Magnis Suseno memulai refleksinya dalam bukunya, Guncangan Budaya di Indonesia: Antara Demokrasi, Ateisme, dan Seksualitas, terbitan 2025 dengan menyatakan bahwa era modern telah membawa perbedaan cara pandang yang sangat ekstrem, yang ia sebut sebagai "akhir zaman politik dalam negeri."
Pernyataan ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan sebuah diagnosis atas fragmentasi sosial yang kian tajam, di mana dialog antarkelompok yang berbeda pandangan kini terasa semakin sulit terwujud.
Dua puluh delapan tahun silam, Reformasi berhasil mewujudkan cita-cita demokrasi dan hak asasi manusia yang sempat luput dari genggaman selama setengah abad. Hal ini ia ulas secara mendalam pada bagian awal bukunya yang merujuk pada Etika Politik dan Pancasila. Namun, Romo mengungkapkan keprihatinan mendalam: demokrasi di Indonesia kini sedang mengalami pembusukan.
Tiga cita-cita utama demokrasi substantif, pemberantasan korupsi, dan keadilan sosial seakan-akan menguap begitu saja.
"Secara prosedural memang ada, tetapi secara substantif telah memudar. Korupsi terasa semakin parah, lembaga anti-korupsi diperlemah, dan kesenjangan sosial kian melebar," jelasnya.
Demokrasi dinilai telah melenceng; ia hanya fokus pada aspek prosedural seperti ritual pemilu lima tahunan dan hiruk-pikuk kampanye, tanpa menangkap esensi di dalamnya.
Romo pun merenung, apakah masalah demokrasi kita ini berakar dari budaya lokal? Dari tinjauannya terhadap UUD 1945 hingga argumen budaya Jawa, ia menyimpulkan bahwa perpolitikan kita menderita karena satu hal: defisit etika.
Melihat korupsi yang kian sistemik, ia melempar tanya: sudahkah kita menanamkan sikap antikorupsi di hati generasi muda? Suara hati dan tanggung jawab para pemimpin itulah yang ia tuntut dalam karyanya.
Romo menegaskan kondisi "Darurat Pancasila", seraya mengingatkan bahwa Pancasila tetaplah kompas moral yang vital bukan sebagai indoktrinasi dogmatis ala Orde Baru, melainkan sebagai nilai fundamental bangsa.
Bagi Romo Magnis, esensi demokrasi yang sebenarnya ada dalam Pancasila: penghargaan atas martabat manusia, partisipasi publik, dan komitmen pada keadilan. Tanpa itu, demokrasi hanyalah cangkang kosong yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan oligarki dan populisme.
Refleksi Indonesia Hari ini
Di era polarisasi ini, media sosial sering kali menciptakan "ruang gema" yang membuat kita hanya mau mendengar pendapat yang searah dan menutup dialog.
Membaca pemikiran Boediono dan Romo Magnis rasanya seperti meneguk realitas pahit yang jujur, merawat dan tantangan Demokrasi.
Tiga guncangan yang ia bahas demokrasi, ateisme, dan seksualitas bukanlah debat menara gading. Ini adalah medan pertempuran nyata yang akan menentukan ke mana arah bangsa Indonesia di masa depan.
Boediono dan Romo tetap relevan karena mereka bicara tentang hal yang abadi: Demokrasi substansif, Keadilan, KKN/korupsi, Pertumbuhan Ekonomi.
Boediono dan Romo Magnis tidak memberi jawaban instan. Namun, keduanya menawarkan kerangka berpikir dan keberanian untuk menghadapi pertanyaan sulit tersebut.
Melalui karyanya, kita diingatkan bahwa di tengah guncangan budaya yang dahsyat, mempertahankan Demokrasi lebih baik daripada sistem lainnya.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
